Pakar Digital Forensik yang Pernah Bela Prabowo Siap Buka-Bukaan dengan DPR Bila Hak Angket Jalan

Sebelumnya, ia mengungkap kejanggalan terkait teknologi pada sistem Sirekap tersebut.

Menurutnya, teknologi yang digunakan dalam Sirekap yakni Optical Character Recognition (OCR) dan Optical Mark Recognition (OMR) bukanlah teknologi baru.

Kedua teknologi tersebut, kata dia, saat ini telah matang dan banyak digunakan secara luas baik oleh perbankan bahkan start up-start up kecil.

Ia mengaku banyak koleganya yang bergerak di bidang teknologi heran karena Sirekap bisa menunjukkan galat (error) yang sedemikian masifnya dalam sebuah gelaran yang begitu penting dan sensitif yakni pemilu.

Padahal, kata dia, Sirekap dan sistem online KPU memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis untuk menjamin adanya transparansi dari data perolehan suara guna menghindari tuduhan atau dugaan terjadi kecurangan pemilu di level yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Dengan keberadaan sistem online tersebut, seharusnya semua tim paslon termasuk masyarakat yang bergerak di pengawasan Pemilu bisa melakukan pengawasan sampai ke level mikro yakni di level formulir C1 plano.

Hal itu disampaikannya saat konferensi pers di Media Center TPN Ganjar Mahfud Menteng Jakarta Pusat pada Jumat (16/2/2024).

"Kita tidak menginginkan bahwa nanti KPU akan mengumumkan hasil di level agregat tanpa kita bisa mengecek secara detail di level yang mikro bahwa semua formulir C1 yang menjadi dasar penghitungan agregat dari real count KPU itu bisa diverifikasi satu per satu. Itu yang saya kira yang menjadi desakan terpenting dari TPN Ganjar Mahfud," kata dia.

"Karena kami yakin transparansi data sampai ke level C1 itu akan sangat menentukan legitimasi dari Pemilu ini ke depan dan juga untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh tim, termasuk stakeholder termasuk teman-teman yang bergerak di level pengawasan Pemilu untuk melakukan pengecekan, memvalidasi kesahihan data sampai ke level yang mikro di Firm C1," sambung dia.

Telah diberitakan juga, Tim Nasional Anies-Muhaimin (AMIN) mengatakan pihaknya telah mengajukan dua surat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan audit forensik sistem IT KPU.

Jika memang tidak ada niat kecurangan, seharusnya KPU dapat membuka diri untuk membuka diri dilakukannya audit.

"Kami mengajukan 2 surat audit ke KPU. Kemudian 1 surat ke Bawaslu dan Bawaslu mendorong untuk dilakukan mengaudit," kata Bambang Widjojanto di Rumah Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya, Jakarta Jumat (16/2/2014).

Eks Pimpinan KPK itu menilai, jika KPU tidak ada upaya melakukan kecurangan, seharusnya secara terbuka dapat menerima bahkan senang jika dilakukan audit oleh tim pasanga calon presiden maupun partai sebagai peserta pemiku.

"Kalau diibaratkan hajatan, pasangan calon presiden dan partai ini kan pengantin. KPU cuma sebagai EO," jelasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan upaya audit perlu dilakukan karena adanya dugaan settingan terhadap algoritma yang dipasang pada Sirekap untuk memenangkan salah satu pasangan calon tertentu.