Akademisi: Pembuatan Regulasi yang Transparan Akan Jaga Integritas Pemilu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Dekan Bidang Akademik Univeritas Ibn Khaldun Bogor (UIKA) Ibrahim Fajri mengungkapkan pentingnya pembuatan regulasi yang jelas dan transparan untuk menjaga integritas dan kredibilitas pemilu.

Menurut dia, penanganan sengketa pemilu secara jelas dan transparan dapat meminimalisir konflik potensi konflik dalam pemilu.

"Dengan pelaksanaan aturan dan regulasi yang jelas dan transparan dapat meminimalisir potensi konflik bagi para kontestan pemilu.

Karena itu, ini harus menjadi perhatian serius untuk dijalankan dengan adil sehingga menghadirkan rasa keadilan publik," kata dia.

Pernyataan itu disampaikan dalam sesi Dialog Publik dengan tema "Pemilu 2024, Jalan Demokratis Kepemimpinan Nasional" yang diselengarakan Koalisi Rakyat untuk Pemilu Damai, Minggu (11/2), di Hotel The Mirah, Bogor, Jawa Barat.

Dalam dialog tersebut turut dihadiri dua narasumber, yakni Wakil Dekan Bidang Akademik UIKA Bogor, Dr. Ibrahim Fajri, SH., MEI dan Pengamat Politik, Gemah Putra, S.IP. M. Kesos.

Ketua Koalisi Rakyat untuk Pemilu Damai Claudion Kanigia Sare mengatakan dialog ini sebagai ruang konsolidasi gagasan dan upaya membangun kesadaran dalam mendorong jalannya pemilu 2024 yang aman, damai, lancar, jujur dan adil.

Pemilu 2024 ini, kata dia, menjadi momentum bagi rakyat untuk mengoreksi dan mengevaluasi dalam rangka menentukan pemimpin masa depan bangsa Indonesia yang harus dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan.

"Indonesia telah menganut sistem demokrasi, dan itu menjadi konsensus bersama. Dengan demikian, pelaksanaannya harus berpegang teguh pada prinsip peraturan perundangan-undangan," kata dia.

Menurut dia, Pemilu ini harus dilaksanakan dengan baik dan berkeadilan sehingga menghasilkan kualitas demokrasi yang baik pula.

"Serta yang tak kalah penting adalah pemilu ini dapat berjalan dengan aman, lancar, dan damai, dan ini menjadi tanggung jawab bersama," ujarnya

Dion menekankan pentingnya mendorong persatuan nasional pada pemilu 2024. Menurutnya, apa yang terjadi pada pemilu 2019 yang menyisakan polarisasi di tengah-tengah masyarakat tidak baik bagi perkembangan kemajuan bangsa.

Apalagi situasi geopolitik global saat ini lagi konflik yang dampaknya dapat mempengaruhi situasi nasional.

"Geopolitik kawasan sementara memanas, konflik Rusia-Ukraina belum usai, Israel-Palestina, Tiongkok dan Taiwan. Konflik-konflik ini dapat mempengaruhi situasi ekonomi-politik nasional kita. Karena itu, momentum politik 2024 tidak boleh menjadikan kita sesama anak bangsa terpecah-belah," ujarnya.

Dia, mengatakan bahwa persoalan bangsa Indonesia masih sangat banyak.