Ganjar-JK Sepakat Skor 5 Untuk Jokowi Terkait Penegakan Hukum, Puan Maharani Bilang Begini

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) mengaku sependapat dengan pernyataan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo yang memberi nilai 5 soal penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut disampaikan JK usai menerima kedatangan Ganjar di kediamannya, di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta, Minggu sore.

"Soal hukum ini ya seperti dikatakan, kalau di Makassar saya baca, Pak Ganjar mengatakan (memberi nilai) 5 gitu, kan. Ya saya kira Anda juga mungkin sependapat itu, terutama karena suasana terakhir ini kan," kata JK.

Baca juga: Ganjar Pranowo ke JK: Kalau Nanti Dukung Saya Juga Boleh, Pak

"Ini yang menentukan bangsa ke depan. Sangat penting sekali," sambung dia.

Jusuf Kalla kemudian mengungkapkan, dia menginginkan Indonesia aman hingga target Indonesia Emas pada 2045 dapat tercapai.

Meski demikian, JK mengingatkan, agar bisa mencapai target tersebut, sejumlah syarat harus dipenuhi. Di antaranya, dia menyinggung soal sikap adil dan netralitas.

"Kita ingin menjaga bangsa negara ini aman ke depan mencapai tahun 2045 seperti diinginkan pak Jokowi. Tetapi syaratnya ialah berlaku adil, berlaku netral, begitu tidak, maka bangsa ini akan mengalami masalah," ungkap Jusuf.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo mengkritik penegakan hukum era Presiden Jokowi.

Ganjar Pranowo menyebut nilai rapor penegakan hukum serta hak asasi manusia (HAM) pemerintahan Presiden Jokowi saat ini jeblok.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memberi nilai rapor lima untuk era Presiden Jokowi atas penegakan hukum yang terjadi saat ini.

Padahal, sebelumnya Ganjar Pranowo sempat memberi nilai 8.

Ganjar Pranowo mengungkapkan, pengurangan skor penilaian itu karena banyaknya suara dari masyarakat yang masuk ke Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

Menurutnya, masyarakat selalu berbicara soal kepastian hukum, penegakan hukum, dan hukum harus tegak lurus di era Presiden Jokowi.

Baca juga: JK: Bagi Yang Tak Melaksanakan Pemilu dengan Baik dan Adil, Maka Berat Hukuman Dunia dan Akhirat

"Nah tentu dengan kejadian terakhir putusan MK tidak seperti kejadian (penilaian) sebelumnya. Jadi turun lah skornya" kata Ganjar.

Dalam kesempatan, Jusuf Kalla menyinggung akan hukuman yang bisa didapat para pejabat negara jika tidak taat pada peraturan Undang-undang.