Ganjar-JK Sepakat Skor 5 Untuk Jokowi Terkait Penegakan Hukum, Puan Maharani Bilang Begini

Termasuk, dalam menjalankan aturan terkait Pemilu 2024, mendatang.

JK lantas mengingatkan bahwa mereka pejabat disumpah sebelum menerima jabatan. Sumpah itu pun akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun akhirat.

"Jadi apabila ada pejabat tingkat apapun, ini tidak berlaku adil. Maka dia melanggar sumpahnya. Dan sumpahnya selalu ada Alquran atau Injil di atasnya," kata JK.

"Jadi berat sekali hukumannya, bukan saja hukuman dunia tapi juga akhirat bagi siapa saja yang melaksanakan pemilu ini tidak sebaik baik dan seadil adilnya," sambung dia.

Politisi senior Partai Golkar ini menilai, hendaknya semua pihak memiliki pandangan yang untuk mewujudkan bangsa yang lebih baik.

Baca juga: Sudirman Said Sebut JK Tak Bisa Bergabung ke Timnas AMIN: Kami Ingin Jaga Netralitas PMI

Salah satu wujud nyata pembangunan bangsa yang baik, menurut dia, adalah terkait penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Kita bisa berbeda. Beda pilihan politik, tapi tidak dalam berbeda pilihan negara. Itu yang penting," jelas JK.

Ganjar Pasti Punya Data

Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan Ganjar pasti memiliki data sehingga menyebut bahwa penegakan hukum di era Joko Widodo (Jokowi) berada pada angka lima.

Hal itu disampaikan Puan usai bertemu Presiden Jokowi bersama empat ketua parlemen negara anggota MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/11).

"Ya Pak Ganjar menyampaikan hal tersebut pasti mempunyai data yang beliau sampaikan," kata Puan.

Puan menegaskan bahwa penegakan hukum di Indonesia harus berjalan dengan baik dan sesuai dengan Koridor. Hukum harus adil tanpa membeda-bedakan.

"Yang bisa saya sampaikan adalah bahwa semua penegakan hukum yang ada di Indonesia tentu saja harus berjalan dengan baik, sesuai dengan koridornya, tanpa membeda bedakan atau kemudian ada tebang pilih," paparnya.

Baca juga: Ganjar Beri Skor Rendah Penegakan Hukum di Era Jokowi: Gerindra Singgung Mahfud, PDIP Beri Pembelaan

Puan berharap siapapun Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih nantinya dapat membawa hukum Indonesia ke arah yang lebih baik. Hukum ditegakkan seadil-adilnya tanpa terbang pilih.

"Jadi memang ke depan saya berharap bahwa siapapun yang jadi pilihan rakyat, harus menjalankan hukum secara baik, benar, jujur, adil sesuai dengan koridor tanpa ada tebang pilih," pungkasnya.

Sementara, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Nusron Wahid turut mengomentari pernyataan Ganjar Pranowo bahwa penegakan hukum di era Jokowi jeblok.