Membaca Arah Politik PKB-Golkar Setelah Puan Temui Cak Imin dan Airlangga, Alarm Bagi Prabowo

Ia pun menyatakan, kedekatan PDIP dengan PKB bisa menjadi alarm bagi Prabowo Subianto dan Partai Gerindra untuk segera mengumumkan pasangan capres-cawapres.

"Persis. Jadi justru (kedekatan dengan PDIP) ini kalau bisa makin ya mempercepat (pengumuman capres-cawapres)," kata Gus Jazil.

Terlebih kata dia, desakkan untuk deklrasi sosok capres-cawapres itu juga hadir dari para kiai dan kader PKB saat peringatan hari lahir (harlah) ke-25 tahun PKB.

Pengumuman paslon dalam waktu segera juga dinilai penting untuk mengetahui siapa sosok pendamping Prabowo Subianto.

"Keadaan itu supaya harapan para kiai, para kader yang kumpul banyak itu pulang kan rasanya kok masih tanya-tanya lagi sampai rumah, 'apa keputusannya, kapan diputuskan, siapa pak Muhaimin jadi masuk atau tidak'," kata dia.

Menurut Gus Jazil, belum diumumkannya nama capres-cawapres dari KKIR ini tinggal menunggu keputusan dari Partai Gerindra.

Sebab, PKB kata Wakil Ketua MPR RI itu sudah secara tegas mendorong agar Cak Imin masuk dalam kertas suara Pilpres mendatang.

"Mungkin terlalu banyak menimbang-nimbang, ditimbang sana ditimbang sini. Berat sana berat sini. Makanya menurut saya, kalau PKB tidak ada timbang-timbang. PKB sudah jelas dan tegas bahwa pak Muhaimin harus masuk di kertas suara," kata Gus Jazil.

Hitung-hitungan Politik Berdasar Syarat Presidential Threshold

Secara hitung-hitungan politik, Prabowo Subianto tidak bisa mencalonkan diri jadi presiden bila PKB membelot.

Diketahui untuk bisa mengusung Capres dan Cawapres, satu partai politik atau gabungan partai politik harus bisa memenuhi syarat presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20 persen jumlah kursi di DPR.

Hal sesuai bunyi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Berdasarkan hasil Pemilu 2019, dapat dirinci perolehan kursi 9 partai politik di DPR;

PDIP: 128 kursi atau 22,26 persen

Golkar: 85 kursi atau 14,78 persen

Gerindra: 78 kursi atau 13,57 persen

Nasdem: 59 kursi atau 10,26 persen

PKB: 58 kursi atau 10,09 persen

Demokrat: 54 kursi atau 9,39 persen

PKS: 50 kursi atau 8,70 persen

PAN: 44 kursi atau 7,65 persen

PPP: 19 kursi atau 3,3 persen

Dengan peta tersebut, tentunya Gerindra tak bisa sendirian mencalonkan Prabowo jadi presiden karena Gerindra hanya mengantongi 13,57 persen kursi di parlemen.

Namun, bila PAN yang mendorong Erick Thohir Cawapres bergabung dengan Gerindra, tentu peluan Prabowo Subianto jadi Capres 2024 tetap terbuka.

Semantara Golkar, setelah PPP bergabung dengan koalisi PDIP mendukung Ganjar Pranowo Capres 2024, kini Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) hanya tersisa PAN dan Golkar.

Bila PAN memilih gabung koalisi lain, tentu Golkar akan ditinggal sendirian. (Tribunnews.com/ Rizki/ taufik/ igman)