Pendidikan GOPemilu 2024
KPU Pertanyakan Legal Standing PRIMA dalam Gugatannya di Bawaslu
KPU mempertanyakan kedudukan hukum atau legal standing Partai Rakyat Adil dan Makmur (PRIMA) dalam gugatannya di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.
Penulis:
Mario Christian Sumampow
Editor:
Malvyandie Haryadi
lihat foto
Tribunnews.com/Danang Triatmojo
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin. KPU mempertanyakan kedudukan hukum atau legal standing Partai Rakyat Adil dan Makmur (PRIMA) dalam gugatannya di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.
Namun, PRIMA tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk kali kedua.
Selanjutnya, PRIMA telah dua kali menggugat sengketa KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan pertama tidak diterima dan gugatan kedua ditolak.
PRIMA kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung atas ditolaknya gugatan kedua dan saat ini masih prosesnya masih berlangsung.
Tak hanya itu, PRIMA juga melayangkan gugatan perdata atas KPU ke PN Jakpus.
Kabar baiknya, gugatan yang dilayangkan per 8 Desember 2022, dikabulkan. PN Jakpus pun lalu menghukum KPU untuk menunda Pemilu 2024.
Berita Terkait
Pemilu 2024
| Dilaporkan Terkait Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, KPU Disebut Langgar Lima Pasal Peraturan DKPP |
|---|
| Ketua KPU Klaim Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024 Tak Menyalahi Aturan dan Telah Diaudit BPK |
|---|
| KPU Akui Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, Klaim Demi Efektivitas Pengawasan |
|---|
| Komisi II DPR RI Ungkap Pernah Ingatkan KPU Soal Penggunaan Private Jet: Tidak Pantas Itu |
|---|
| Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private Jet |
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.