Sabtu, 4 Oktober 2025

Reshuffle Kabinet

PDIP Minta Dua Menteri dari NasDem Mundur, Johnny G Plate: Banyak Politisi Merasa Jadi Presiden

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu menyebut reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

Penulis: Fersianus Waku
Editor: Hasanudin Aco
Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Ketua DPP bidang Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto merangkul Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta, Rabu (14/12/2022) malam. 

Ia juga mengkritisi langkah Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024.

"Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/1/2023).

Djarot menilai dua menteri dari Partai NasDem tersebut rupanya tidak cocok dengan kebijakan Presiden Jokowi.

"Sebab rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi termasuk yamg disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi," ujarnya.

Djarot mengatakan sebagai Anggota Komisi IV DPR RI, ia mengungkapkan alasan mengapa kedua menteri tersebut harus dievaluasi.

Ia mencotohkan ketika Indonesia berusaha menjadi negara swasembada pangan atau kedaulatan pangan, namun produksinya ternyata tidak mencukupi.

"Sehingga, harga beras naik dan baru saja datang impor beras dari luar 500 ribu ton. Padahal prinsipnya adalah Pak Jokowi ingin membangun kedaulatan pangan," ungkap Djarot.

Selain itu, Djarot juga mengungkit terkait kebijakan food estate yang sebagiannya dinilainya gagal.

"Ini kan tanggung jawab dari Kementerian Pertanian untuk food estate, siapapun yang menginisiasi di depan tentang program food estate tapi Menteri Pertanian itu harus di depan," ucapnya.

Ia menambahkan demikian halnya pada musim tanam, Indonesia pasti mengalami kelangkaan pupuk.

Djarot pun menantang Kementerian Pertanian untuk memberikan kepastian harga pupuk.

"Berani enggak kita terutama Kementerian Pertanian berada di garis depan untuk bisa memberikan kepastian harga dan memberikan subsidi kepada harga, bukan kepada pupuk, tapi kepada outputnya," jelasnya. 

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved