Kemendagri Dorong Daerah Sinergi Tekan Angka Kematian Ibu lewat PPT-Kespro

TRIBUNNEWS.COM - Kemendagri melalui Dirjen Bina Pembangunan Daerah yang diwakili oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Dr. Paudah, M.Si membuka Workshop Dukungan Lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam rangka Implementasi PPT-Kespro di Daerah untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu - Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNFPA Siklus-10 (2021-2025) di Hotel Bidakara, Jakarta (08/05).

Kegiatan ini diawali dengan sambutan Dirjen Bina Pembangunan Daerah yang diwakili oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Dr. Paudah, M.Si; Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan yang diwakili oleh Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas Ibu Diah Lenggogeni, ST., M.Sc; Representative UNFPA Indonesia Bapak Dr. Hassan Mohtashami dan Counsellor and Head of Development Cooperation, The Embassy of Canada Bapak Kevin Tokar. 

Turut hadir Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga (Kemenkes); Direktur Bina Kespro (Kemenduk Bangga/BKKBN); Asdep PUG Bid. Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Daerah Wil. III (Kemen PPPA); Direktorat KPAPO (KPPN/Bappenas); peserta daerah perwakilan dari Sekretariat Dewan Provinsi Jateng, Jabar, Riau, Gorontalo, D.I.Yogyakarta, Kaltim, Kalsel, Sumut, Sulteng, Aceh, Sulbar, Sumbar dan Perwakilan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, NTB, Aceh, Sulteng, D.I.Yogyakarta, Sumbar, Jabar, Kaltim, Jatim, Kaltara, Jateng, Banten.

Di awal sambutannya, Dr. Paudah, M.Si menyampaikan terkait kematian ibu yang masih menjadi salah satu tantangan serius dalam sistem kesehatan di Indonesia, di mana berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk BPS tahun 2020 menunjukkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia sebesar 189.

Artinya, terdapat 189 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Kondisi tersebut membuat Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi di ASEAN dalam hal kematian ibu, diatas negara Malaysia, Brunei, Thailand, dan Vietnam.

“Upaya pemerintah untuk menekan hal tersebut, telah mentargetkan penurunan AKI secara bertahap dalam RPJMN 2025-2029 pada Prioritas Nasional 4, yaitu sebesar 122 di tahun 2025 hingga mencapai 77 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2029. Memperhatikan lompatan target penurunan AKI selama kurun waktu 5 tahun yang cukup signifikan, tentu akan menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah maupun pemerintah daerah karena target nasional tidak akan dapat tercapai tanpa dukungan dari daerah termasuk pemangku kepentingan terkait lainnya.  Hal ini karena upaya penurunan AKI sejatinya melibatkan multi pihak sehingga harus diupayakan secara sinergi disertai komitmen tinggi dari para pemangku kepentingan terkait khususnya pemerintah daerah," ucap Dr. Paudah, M.Si.

Baca juga: Kemendagri Dorong Sinergi Daerah Tekan Angka Kematian Ibu Lewat PPT-Kespro

Sebelumnya, untuk mendukung upaya penurunan AKI, Pemerintah telah menginisiasi model Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi (PPT-Kespro) yang merupakan proses perencanaan dan penganggaran secara kolaboratif dan koordinatif yang ditujukan untuk menghasilkan strategi kesehatan reproduksi dalam upaya mendukung percepatan penurunan AKI melalui keterlibatan multi-pihak, agar didapatkan prioritas dan strategi bersama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

“Melalui implementasi PPT-Kespro diharapkan dapat mengatasi pelaksanaan program-program di daerah yang dinilai kurang efektif karena berjalan parsial dan tidak tepat sasaran sehingga kurang memberikan dampak signifikan terhadap penurunan AKI secara nasional,” ucap Dr. Paudah, M.Si.

“Memperhatikan pentingnya upaya replikasi PPT Kespro ke daerah lainnya, maka kami memandang perlu dilakukan advokasi kepada seluruh daerah setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak secara nasional yang memiliki periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029,” ucap Dr. Paudah, M.Si selaku Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV.

Di akhir sambutannya, Dr. Paudah, M.Si berharap melalui kegiatan hari ini diharapkan dapat dilakukan intervensi terhadap RPJMD Tahun 2025-2029 yang sedang dalam proses penyusunan dan seiring dengan adanya semangat setelah terpilihnya kepala daerah, dapat menjadi momentum untuk melakukan intervensi perencanaan pembangunan daerah melalui pembenahan kebijakan-kebijakan pembangunan yang dipandang belum optimal dalam pencapaian target, salah satunya berkaitan dengan penurunan AKI yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah.

Baca juga: Kemendagri Minta Kepala Daerah Tegas Terhadap Ormas yang Langgar Aturan