Eddy Soeparno Apresiasi Kebijakan Prabowo Percepat Pengangkatan PNS dan PPPK

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengapresiasi langkah Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang memajukan jadwal pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara, dalam hal ini PNS dan PPPK.

Menurut Eddy, kebijakan ini merupakan terobosan penting yang akan memberikan kepastian hukum sekaligus mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat.

"Kami menyambut baik keputusan ini. Percepatan pengangkatan ASN akan memastikan birokrasi memiliki tenaga baru yang lebih cepat untuk bekerja melayani masyarakat. Ini adalah langkah konkret dalam membangun pemerintahan yang efektif dan efisien," ujarnya.

Baca juga: Eddy Soeparno: Premanisme Ormas Tak Hanya Rugikan Investasi, Tapi Juga Tenaga Kerja

Doktor Ilmu Politik ini menekankan bahwa selama ini banyak calon ASN yang telah melewati seleksi tetapi masih harus menunggu kepastian pengangkatan. Dengan kebijakan ini, mereka tidak hanya mendapatkan kepastian status, tetapi juga dapat segera menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

"Para calon ASN yang sudah lulus seleksi tentunya sudah mempersiapkan diri untuk bekerja. Jika pengangkatannya dipercepat, mereka bisa segera berkontribusi bagi negara. Ini kabar baik bagi mereka sekaligus bagi masyarakat yang menantikan pelayanan yang lebih cepat dan berkualitas," tambahnya.

Lebih lanjut, Ia mengingatkan bahwa percepatan ini harus diimbangi dengan kesiapan kementerian dan lembaga dalam menerima ASN baru. Menurutnya, rekrutmen yang cepat harus dibarengi dengan pelatihan yang berkualitas agar para ASN mampu menjalankan tugasnya secara profesional.

Baca juga: Eddy Soeparno Buka Rangkaian Acara Bazaar Murah Serentak, Dukung Ketahanan Pangan Presiden Prabowo

"Harapannya program pembekalan, orientasi, dan pelatihan harus diprioritaskan. Kita butuh ASN yang adaptif, kompeten, dan memiliki dedikasi tinggi dalam melayani publik," jelasnya.

Anggota DPR RI Komisi XII ini juga menilai langkah ini sejalan dengan visi Prabowo dalam menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan pro-rakyat. Ia berharap kebijakan ini dapat menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang lebih luas, sehingga pelayanan publik semakin transparan, akuntabel, dan inovatif.

"Kebijakan ini adalah awal yang baik. Jika dijalankan dengan baik, ini bisa menjadi momentum untuk memperbaiki sistem birokrasi kita agar lebih modern dan berpihak kepada rakyat. Kami di MPR RI akan terus mengawal kebijakan ini agar berjalan sesuai harapan," pungkas Wakil Ketua Umum PAN tersebut.