Israel Siap Jalankan Tahap Pertama Rencana Trump soal Gaza usai Respons Positif Hamas

TRIBUNNEWS.COM - Israel mengumumkan kesiapan untuk memulai tahap pertama pelaksanaan rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait gencatan senjata dan pembebasan sandera di Jalur Gaza.

Langkah ini menyusul respons positif dari Hamas yang menyatakan kesiapannya untuk memasuki perundingan damai, membuka peluang baru dalam upaya mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama.

Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, pada hari Sabtu (4/10/2025) menyatakan, bahwa Israel akan segera mengimplementasikan rencana tersebut, dengan fokus utama pada pembebasan semua sandera Israel yang ditahan di Gaza. 

Israel sedang mempersiapkan pelaksanaan tahap pertama, yang berfokus pada pembebasan sandera, sebagai langkah awal dalam mewujudkan perdamaian di Gaza.

"Menanggapi tanggapan Hamas, Israel sedang mempersiapkan pelaksanaan segera tahap pertama rencana Trump untuk membebaskan semua sandera," kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Al-Arabiya.

Kantor Perdana Menteri Netanyahu menegaskan bahwa Israel berkomitmen penuh untuk bekerja sama dengan Presiden Trump dan timnya dalam rangka mengakhiri konflik sesuai prinsip-prinsip yang telah disepakati. 

“Kami akan terus bekerja sama sepenuhnya dengan Presiden dan timnya untuk mengakhiri perang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Israel, yang sejalan dengan visi Presiden Trump.”

Media Israel melaporkan bahwa perintah pengurangan serangan ofensif di Gaza telah diberikan kepada militer, sebagai bentuk dukungan terhadap proses perdamaian yang tengah berjalan.

Respons Positif Hamas terhadap Rencana Trump

Pejabat senior Hamas, Mousa Abu Marzouk, mengungkapkan bahwa kelompoknya secara prinsip menyetujui rencana Presiden Trump untuk gencatan senjata di Gaza. 

“Kami menyetujui rencana AS dalam garis besarnya, sebagai prinsip,” ujarnya, dikutip dari Anadolu Ajansi.

Baca juga: Sekjen PBB Angkat Suara: Hamas Siap Bebaskan Sandera, Gencatan Senjata Gaza di Depan Mata

Meski demikian, Abu Marzouk menegaskan bahwa pelaksanaan rencana tersebut membutuhkan pembahasan mendalam dan negosiasi terperinci.

“Misalnya, semua rincian mengenai pasukan penjaga perdamaian memerlukan pemahaman dan klarifikasi," tambahnya.

Dalam wawancara dengan Al Jazeera Qatar, Abu Marzouk menyampaikan bahwa Hamas siap menyerahkan senjatanya kepada negara Palestina di masa depan dan menyerukan pembentukan pemerintahan independen di Gaza yang mengacu pada Otoritas Palestina. 

"Hamas akan menyerahkan senjata kepada negara Palestina yang akan datang, dan siapa pun yang memerintah Gaza akan memegang senjata tersebut," jelasnya.

Ia menekankan bahwa nasib rakyat Palestina merupakan isu nasional yang tidak bisa diputuskan hanya oleh Hamas.

Lebih lanjut, Hamas menyetujui pembebasan tawanan Israel, penyerahan jenazah korban, dan penyerahan pemerintahan Gaza kepada badan teknokratis yang independen. 

Dalam sebuah pernyataan resmi, kelompok itu menegaskan bahwa semua langkah lanjutan akan didiskusikan dalam perundingan dengan mediator dan sekutu internasional.

Hamas juga menyampaikan bahwa mereka telah melakukan konsultasi luas dengan berbagai faksi dan pihak terkait untuk merumuskan posisi yang bertanggung jawab dalam menanggapi rencana Trump. 

"Kami telah melakukan konsultasi mendalam dengan lembaga-lembaga kepemimpinannya dan konsultasi luas dengan pasukan dan faksi-faksi Palestina, serta dengan para mediator dan sekutu, untuk mencapai posisi yang bertanggung jawab dalam menangani rencana Presiden AS Donald Trump." terangnya.

Mereka menegaskan kesiapan untuk segera membuka dialog melalui mediator guna membahas detail pelaksanaan rencana tersebut.

Blokade yang diberlakukan Israel terhadap Gaza selama hampir dua dekade semakin memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut. 

Penutupan perlintasan dan penghalangan bantuan menyebabkan kelaparan dan penyebaran penyakit di tengah jutaan penduduk Gaza.

Sejak Oktober 2023, konflik bersenjata telah menewaskan lebih dari 66.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, menurut data PBB dan kelompok hak asasi manusia. 

Kondisi ini memicu seruan internasional agar segera dilakukan gencatan senjata dan langkah-langkah kemanusiaan.

Baca juga: Warga Palestina Diperintahkan Israel Tinggalkan Gaza, PBB: Gagasan Zona Aman Itu Menggelikan

Rencana Lengkap Trump untuk Gaza

Rencana perdamaian yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump pada 29 September 2025 mencakup 20 poin utama untuk mengakhiri konflik di Jalur Gaza. 

Berikut adalah poin-poin lengkapnya:

1. Gaza akan menjadi zona bebas dari kelompok bersenjata

Gaza akan dibebaskan dari kelompok-kelompok bersenjata dan ideologi ekstremis yang dapat mengancam negara tetangganya.

2. Gaza akan dibangun kembali untuk rakyatnya

Rencana ini menjanjikan rekonstruksi besar-besaran untuk membangun infrastruktur dan layanan publik demi kepentingan rakyat Gaza.

3. Jika disepakati, perang akan segera berakhir

Setelah kedua pihak menyetujui rencana ini, seluruh operasi militer dihentikan dan garis pertempuran dibekukan.

4. Pembebasan semua sandera dalam 72 jam

Israel akan menerima kembali semua sandera, hidup maupun mati, dalam waktu tiga hari setelah menyetujui perjanjian.

5. Pembebasan tahanan Palestina oleh Israel

Sebagai imbalan atas pembebasan sandera, Israel akan membebaskan 250 tahanan seumur hidup dan 1.700 warga Gaza yang ditahan setelah 7 Oktober 2023.

6. Amnesti untuk anggota Hamas yang meletakkan senjata

Hamas yang bersedia berdamai dan menyerahkan senjata akan diberikan amnesti atau jalur aman untuk meninggalkan Gaza.

7. Bantuan kemanusiaan masuk tanpa hambatan

Segera setelah perjanjian disepakati, bantuan kemanusiaan besar-besaran akan dikirim melalui badan internasional seperti PBB dan Bulan Sabit Merah.

8. Pembukaan perlintasan Rafah diatur oleh mekanisme internasional

Perlintasan perbatasan Rafah akan dibuka di bawah pengawasan internasional sesuai kesepakatan 19 Januari 2025.

9. Pemerintahan transisi teknokratis Palestina akan memimpin Gaza

Gaza akan diperintah oleh komite teknokratik non-politik, terdiri dari warga Palestina dan pakar internasional.

10. Dewan Perdamaian internasional akan mengawasi transisi

Dewan ini akan dipimpin oleh Presiden Trump dan beranggotakan tokoh dunia, termasuk mantan PM Inggris Tony Blair, untuk mengelola transisi dan pembangunan.

11. Program pembangunan ekonomi modern untuk Gaza

Gaza akan dibangun kembali oleh tim pakar pembangunan yang akan mengembangkan kota modern dan menarik investasi.

12. Zona ekonomi khusus akan didirikan

Gaza akan memiliki zona ekonomi dengan tarif dan akses perdagangan yang istimewa, dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

13. Warga Gaza bebas tinggal atau meninggalkan wilayah

Tidak ada yang dipaksa keluar dari Gaza, namun mereka yang ingin meninggalkan wilayah akan diberi kebebasan penuh untuk melakukannya.

14. Hamas tidak boleh ikut memerintah Gaza

Hamas dan faksi-faksi bersenjata lain dilarang terlibat dalam pemerintahan, secara langsung maupun tidak langsung.

15. Semua infrastruktur militer Hamas akan dihancurkan

Terowongan, fasilitas produksi senjata, dan struktur militer lainnya akan dihancurkan dan dilarang dibangun kembali.

16. Program pelucutan senjata di bawah pengawasan internasional

Gaza akan menjalani proses demiliterisasi dengan pengawasan pemantau independen, termasuk program pembelian senjata kembali dan reintegrasi.

17. Jaminan dari mitra regional terhadap kepatuhan Hamas

Negara-negara Arab dan regional akan menjamin bahwa Hamas mematuhi perjanjian ini dan Gaza tidak lagi menjadi ancaman.

Baca juga: Hamas Mau Terima Rencana Perdamaian Gaza dari Trump, tapi Enggan Melucuti Senjata

18. Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) akan dikerahkan

ISF akan bekerja sama dengan pasukan lokal dan negara tetangga untuk menjaga keamanan, melatih polisi Palestina, dan mengawasi perbatasan.

19. Israel tidak akan mencaplok Gaza

IDF akan menarik diri secara bertahap dan tidak akan menguasai Gaza, kecuali pada perimeter keamanan sampai wilayah benar-benar aman.

20. Dialog antaragama dan rekonsiliasi akan dikembangkan

Program lintas agama dan budaya akan digalakkan untuk mengubah narasi permusuhan dan memupuk perdamaian jangka panjang.

(Tribunnews.com/Farra)

Artikel Lain Terkait Konflik Palestina vs Israel