Trump Pasang Batas Waktu, Hamas Hanya Punya 4 Hari Jawab Proposal Gaza

Menurut laporan Al Jazeera yang mengutip dari pernyataan Gedung Putih, proposal gencatan senjata berisi perintah agar Hamas melucuti seluruh persenjataannya.

Sebagai gantinya, Amerika Serikat bersama mitra Arab dan internasional akan membentuk pasukan stabilisasi internasional sementara untuk menjaga keamanan di Gaza.

Rencana itu juga menegaskan bahwa Hamas tidak akan dilibatkan dalam pemerintahan Gaza.

Meski begitu, anggota Hamas yang bersedia hidup berdampingan secara damai dijanjikan amnesti. Sementara bagi mereka yang ingin meninggalkan Gaza, disediakan akses aman menuju luar negeri.

Lebih lanjut Trump juga turut menekankan visi pemerintahan baru di Gaza. Ia membayangkan sebuah pemerintahan transisi yang dipimpin teknokrat Palestina, yang akan bertugas mengelola pelayanan publik.

Termasuk menjalankan pemerintahan sementara, serta memfasilitasi pemulangan warga yang selama ini mengungsi akibat perang serta jaminan bahwa rakyat Gaza tidak akan terusir dari tanah mereka.

Gedung Putih menegaskan bahwa usulan ini dimaksudkan sebagai terobosan untuk menghentikan lingkaran kekerasan yang sudah berlangsung lebih dari dua tahun.

Dengan penekanan pada pelucutan senjata Hamas, pembentukan pasukan internasional, serta pembentukan pemerintahan transisi, rencana Trump sekaligus menjadi pesan ultimatum.

Jika Hamas menolak, Trump memperingatkan konsekuensi yang akan semakin memperberat penderitaan rakyat Gaza.

Gencatan Senjata 'Manjakan' Israel

Sejumlah pakar menilai proposal damai Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menghentikan agresi Israel di Jalur Gaza justru lebih menguntungkan Israel dibanding memberikan keadilan bagi rakyat Palestina.

Dalam usulan yang terdiri dari 20 poin, Trump mengajukan sejumlah langkah, mulai dari pengembalian sandera, rekonstruksi Gaza, hingga pembentukan komite pemerintahan sementara di wilayah tersebut. S

Namun salah satu isi rencana itu menyebutkan badan baru akan dibentuk untuk menciptakan pemerintahan yang “modern, efisien, dan menarik bagi investasi.”

Dikutip dari Al Jazeera poin- poin itu dinilai tidak memberikan jaminan berarti bagi Palestina, melainkan semakin menguntungkan Israel.

“Jika Anda membaca perjanjian itu sendiri, tidak ada jaminan yang diberikan kepada Palestina."

"Semua jaminan diberikan kepada Israel,” ujar Diana Buttu, pengacara sekaligus analis Palestina yang pernah menjadi penasihat hukum tim negosiasi Palestina.

(Tribunnews.com / Namira)