Dampak Taliban Putus Jaringan Internet dan Telekomunikasi di Afghanistan, Kehidupan Warga Kacau

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Taliban di Afghanistan memutus total layanan internet dan telekomunikasi, termasuk telepon seluler serta televisi satelit, sejak awal pekan ini, Selasa (30/9/2025).

Keputusan tersebut memicu kekacauan di berbagai sektor kehidupan warga.

BBC melaporkan, pemadaman ini membuat kantor berita internasional kehilangan kontak dengan biro mereka di Kabul.

NetBlocks, lembaga pemantau internet global, menyebut Afghanistan kini mengalami “pemadaman internet total”.

Dampaknya langsung terasa di bandara internasional Kabul.

Menurut layanan pelacakan Flightradar24, setidaknya delapan penerbangan dibatalkan pada 30 September, sementara sejumlah penerbangan lain berstatus “tidak diketahui”.

Ekonomi juga terguncang. Warga mengaku tak bisa melakukan transaksi perbankan, sementara pelaku usaha kecil terpaksa menghentikan aktivitas.

“Kami buta tanpa telepon dan internet."

"Semua bisnis bergantung pada ponsel,” kata Najibullah, seorang pemilik toko di Kabul, kepada AFP.

Pemutusan jaringan turut menghantam akses pendidikan daring, yang selama ini menjadi salah satu jalur terakhir bagi perempuan dan anak perempuan di Afghanistan untuk belajar setelah Taliban membatasi pendidikan formal.

“Ketika saya mendengar internet diputus, dunia terasa gelap bagi saya,” ujar seorang mahasiswa kepada BBC.

Baca juga: Update Gempa Afghanistan Tembus 1.400 Korban Jiwa, Taliban Minta Bantuan

PBB memperingatkan, blokade komunikasi ini berisiko melumpuhkan ekonomi Afghanistan yang sudah rapuh, memperburuk krisis kemanusiaan, serta menghambat distribusi bantuan pascagempa besar yang baru melanda timur negara itu.

Taliban belum memberikan alasan resmi, namun sebelumnya mereka menyebut langkah ini dilakukan demi menekan “kejahatan” dan “kegiatan tidak bermoral”.

Al Jazeera melaporkan, otoritas setempat bahkan telah memerintahkan penutupan layanan internet 3G dan 4G, menyisakan jaringan 2G yang terbatas.

Sejak kembali berkuasa pada 2021, Taliban terus memperketat kontrol sosial.

Mereka melarang perempuan bekerja di sejumlah sektor, menutup akses pendidikan menengah dan tinggi bagi anak perempuan, hingga menghapus mata kuliah hak asasi manusia dari universitas.

“Pemutusan akses ini membuat Afghanistan hampir sepenuhnya terputus dari dunia luar,” tegas Misi PBB di Afghanistan dalam pernyataan resminya.

Siapa Taliban?

Pemerintah Taliban di Afghanistan adalah rezim yang berkuasa sejak Agustus 2021.

Kelompok Taliban merebut kembali kendali negara itu usai penarikan pasukan Amerika Serikat dan sekutu internasional.

Taliban membentuk pemerintahan sementara yang mereka sebut sebagai Emirat Islam Afghanistan.

Pemimpin tertinggi (Amir al-Mu’minin) saat ini adalah Hibatullah Akhundzada.

Pemerintahan ini tidak diakui secara luas oleh dunia internasional.

Hanya sebagian negara seperti Pakistan, Tiongkok, Rusia, dan Qatar yang membuka komunikasi terbatas.

Taliban menyebut pemerintahan mereka sebagai bentuk stabilisasi setelah perang panjang.

Banyak laporan dari PBB dan lembaga HAM menilai rezim ini semakin menutup diri dari dunia luar.

Baca juga: 10 Negara Jalin Hubungan Baik dengan Taliban, Terbaru Rusia Bangsa Pertama Akui Pemerintahan

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)