Tony Blair Diusulkan Jadi Pemimpin Sementara Gaza, Trump Sampaikan ke Prabowo Cs

TRIBUNNEWS.COM, LONDON -  Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair diusulkan jadi memimpin otoritas pemerintahan transisi di Gaza Palestina.

Usul itu muncul jika perang Israel-Hamas berakhir yang diperkirakan tidak akan lama lagi.

Laporan The Telegraph dan The Economist dikutip, Jumat (26/9/2025), menjelaskan rencana tersebut.

Tony Blair Institute (TBI) akan terlibat dalam masa transisi di Gaza dengan melibatkan pembentukan pemerintahan sementara yang disebut Otoritas Transisi Internasional Gaza (GITA).

GITA akan didirikan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berfungsi sebagai otoritas pemerintahan di Gaza pascaperang selama beberapa tahun sebelum menyerahkan kendali sepenuhnya kepada Otoritas Palestina (PA).

Tony Blair (72 tahun) menawarkan diri untuk memimpin badan sementara tersebut.

Dengan syarat badan tersebut pada akhirnya akan mengembalikan kekuasaan kepada Otoritas Palestina kelak. 

Menurut The Economist, Tony Blair siap mendedikasikan waktunya untuk melaksanakan ide  tersebut.

Inisiatif ini telah mendapatkan dukungan dari Jared Kushner mantan penasihat Presiden Donald Trump dan Steve Witkoff utusan khusus Presiden AS Donald Trump di Timur Tengah. 

Keduanya mempresentasikan rencana tersebut dalam pertemuan dengan Trump di Gedung Putih pada 27 Agustus 2025 lalu.

Diusulkan Trump Saat Bertemu Prabowo Cs

Donald Trump dikabarkan mendukung gagasan tersebut.

Dia menyampaikan ide tersebut saat berdiskusi dengan para pemimpin dari Turki, Pakistan, Indonesia, dan lima negara Arab di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York tiga  hari lalu.

"Mungkin kita bisa mengakhiri [perang] sekarang juga," kata Trump.

Dalam pertemuan itu, Presiden RI Prabowo Subianto juga hadir.

Sosok Tony Blair

Tony Blair sebelumnya menjabat sebagai utusan khusus Kuartet Timur Tengah, yang terdiri dari PBB, AS, Uni Eropa, dan Rusia, hingga tahun 2015. 

Tony Blair juga sempat diisukan jadi Dewan Pengawas Danantara yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo.

Baca juga: Jubir Kepresidenan Sebut Tony Blair Bukan Dewan Pengawas Danantara, Tapi Dewan Penasihat 

Juru Bicara Blair menolak berkomentar mengenai laporan soal Gaza.

Draf rencana GITA menunjukkan bahwa badan tersebut akan bertindak sebagai "otoritas politik dan hukum tertinggi bagi Gaza" selama masa transisi. 

Dewan tersebut akan terdiri dari pejabat senior PBB, pemimpin bisnis internasional, setidaknya satu perwakilan Palestina, dan perwakilan Muslim.

Rencana tersebut tidak menyerukan pemindahan penduduk Gaza.

Survei yang dilakukan TBI menunjukkan bahwa lebih dari 25 persen warga Gaza mendukung beberapa bentuk keterlibatan internasional dalam pemerintahan pascaperang, dengan sekitar sepertiganya mendukung peran PA.

Hamas telah meminta beberapa perwakilan

Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengatakan pada hari Kamis bahwa Otoritas Palestina "siap" untuk mengemban tanggung jawab atas pemerintahan dan keamanan di Gaza.

Hamas telah meminta perwakilan dalam peran-peran non-militer, termasuk pendidikan.

Sumber-sumber mengatakan kepada The Economist bahwa model yang diusulkan terinspirasi oleh pemerintahan internasional yang digunakan di Timor Timur dan Kosovo.

Otoritas tersebut kemungkinan berpusat di El-Arish, Mesir, dekat perbatasan selatan Gaza.

Trump dilaporkan memberi Blair waktu dua minggu untuk mencari dukungan regional bagi rencana tersebut, dengan fokus khusus pada upaya mendapatkan dukungan dari Arab Saudi.

Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman telah menyatakan bahwa setiap peta jalan pascaperang harus mencakup jalan menuju negara Palestina, sebuah syarat yang ditolak oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Israel belum menyetujui kembalinya Otoritas Palestina ke Gaza, tetapi dilaporkan telah terlibat "secara konstruktif" dengan rencana tersebut.

 Menteri Keuangan Bezalel Smotrich baru-baru ini menggambarkan Gaza sebagai "bonanza real estat" dan mengatakan ia telah membahas masa depan kawasan tersebut dengan para pejabat AS.