800 Ribu Demonstran Protes Kebijakan Macron, Prancis Diguncang Gelombang Amarah Rakyat
Prancis diguncang aksi demo besar , 800 ribu demonstran turun kejalanan untuk memprotes kebijakan pemangkasan anggaran yang diajukan Presiden Macron
Aksi mogok nasional yang digerakkan serikat buruh di Prancis pada Kamis ini diperkirakan akan menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan sehari-hari.
Dengan ratusan ribu orang turun ke jalan, layanan publik mulai dari transportasi hingga sekolah akan ikut terganggu, bahkan sebagian benar-benar berhenti beroperasi.
Layanan kereta api, jalan raya, dan penerbangan diperkirakan mengalami gangguan serius karena banyak pekerja di sektor transportasi ikut serta dalam aksi mogok.
Kondisi ini membuat perjalanan jarak jauh maupun aktivitas mobilitas harian warga terancam kacau. Penundaan jadwal kereta, pembatalan penerbangan, dan macet panjang di jalan tol sudah diprediksi akan terjadi di sejumlah kota besar.
Sektor pendidikan juga tidak luput dari dampak. Banyak sekolah memilih tutup karena guru, staf administrasi, hingga pekerja kantin memutuskan untuk bergabung dalam unjuk rasa.
Hal ini membuat jutaan siswa terpaksa belajar dari rumah atau kehilangan hari belajar mereka.
Selain transportasi dan pendidikan, pelayanan publik lain seperti rumah sakit dan kantor administrasi diperkirakan ikut terganggu.
Baca juga: Macron Terancam Dimakzulkan, Oposisi Soroti Krisis Anggaran dan Utang Membengkak
Meski layanan darurat tetap berjalan, penurunan jumlah staf akibat aksi mogok membuat masyarakat harus menghadapi antrian lebih panjang dan keterlambatan dalam memperoleh pelayanan dasar.
Untuk mengantisipasi terjadinya kericuhan, Pemerintah Prancis menegaskan telah menyiapkan 80.000 polisi untuk mengawal aksi mogok nasional.
Penempatan polisi difokuskan di kota-kota besar, seperti Paris, Lyon, dan Marseille, yang diprediksi akan menjadi pusat konsentrasi massa.
Menteri Dalam Negeri yang akan segera lengser, Bruno Retailleau, menyampaikan bahwa pengerahan aparat dalam jumlah besar ini merupakan bentuk kewaspadaan pemerintah atas risiko gangguan ketertiban umum sangat tinggi.
Terutama karena adanya kemungkinan kelompok ekstrimis sayap kiri atau kelompok radikal lain menyusup ke dalam barisan demonstran resmi.
(Tribunnews.com/Namira)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.