Negara-Negara Teluk Akan Aktifkan Mekanisme Pertahanan Mirip NATO

Sementara itu, Organisasi Kerja Sama Islam (sebelumnya Organisasi Konferensi Islam), beranggotakan 57 negara dan tersebar di empat benua.

Mengutip eeas.europa.eu, OKI didirikan pada tahun 1969 dengan kantor pusat di Jeddah, dengan tujuan untuk mewakili dunia Muslim dalam rangka melindungi dan menjaga kepentingan umat Islam dalam semangat mempromosikan perdamaian, keamanan, dan kerukunan internasional serta dialog antaragama di antara berbagai bangsa di dunia.

Sebagian besar anggota Liga Arab juga merupakan anggota OKI, dan kedua organisasi ini sering mengadakan KTT gabungan.

Pada KTT tersebut, negara-negara anggota mengecam serangan Israel terhadap Qatar, namun tidak ada langkah politik maupun ekonomi konkret yang diumumkan.

Meskipun banyak pihak berharap adanya keputusan lebih tegas, komunike akhir KTT sebagian besar hanya berisi kecaman dan pernyataan solidaritas.

“Kami mengutuk sekeras-kerasnya serangan pengecut dan ilegal Israel terhadap Negara Qatar. Kami menegaskan solidaritas penuh kepada Qatar dan mendukung langkah-langkahnya,” bunyi pernyataan bersama negara anggota Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Komunike itu juga memuji respons Qatar atas serangan tersebut, menekankan peran mediasi Doha bersama Mesir dan AS, serta menolak segala pembenaran untuk agresi lebih lanjut.

Negara-negara anggota juga menolak ancaman Israel yang berulang mengenai kemungkinan menargetkan Qatar kembali.

Ketika ditanya soal ancaman tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Al-Ansari, menegaskan negaranya akan menempuh jalur internasional untuk meminta pertanggungjawaban Israel.

“Kami akan meminta pertanggungjawaban Israel di komunitas internasional, dan alat kami untuk melakukannya adalah keyakinan kami pada hukum serta organisasi internasional,” ujarnya.

“Itulah sebabnya kami membawa isu ini ke Dewan Keamanan PBB, dan sekarang juga ke organisasi Arab, Islam, serta GCC."

"Kami bekerja sama erat dengan semua mitra kami untuk memastikan Perdana Menteri Netanyahu tidak lagi menyerang negara-negara berdaulat.”

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)