Negara-Negara Teluk Akan Aktifkan Mekanisme Pertahanan Mirip NATO

TRIBUNNEWS.COM - Para pemimpin negara-negara Teluk menyatakan akan menggelar rapat badan pertahanan gabungan Dewan Kerja Sama Teluk atau Gulf Cooperation Council (GCC), Senin (15/9/2025).

Rencana ini muncul setelah KTT Arab-Islam di Qatar yang membahas respons atas serangan Israel terhadap Qatar minggu lalu.

Para pemimpin GCC termasuk di antara lebih dari 50 pemimpin negara Muslim dan Arab yang hadir dalam KTT tersebut.

Dalam pidatonya, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani mengecam serangan Israel yang disebutnya mencolok, berbahaya, dan pengecut terhadap pejabat politik Hamas.

Thani meminta rekan-rekannya mengambil langkah konkret untuk menghadapi “kegilaan kekuasaan, arogansi, dan obsesi haus darah” yang ditunjukkan pemerintah Israel.

Menanggapi hal ini, GCC — sebuah organisasi yang mewakili enam negara Teluk — mengeluarkan pernyataan yang mengecam agresi brutal Israel terhadap Qatar.

GCC menilai serangan itu sebagai ancaman langsung terhadap keamanan bersama kawasan Teluk, serta perdamaian dan stabilitas regional.

Organisasi ini kemudian sepakat mengadakan pertemuan Dewan Pertahanan Gabungan dan Komite Militer Tinggi.

Kedua komite tersebut akan menilai kesiapan pertahanan negara anggota serta mengidentifikasi sumber ancaman terkait agresi Israel.

GCC juga menegaskan akan mengaktifkan mekanisme pertahanan bersama dan memperkuat kemampuan pencegahan kawasan Teluk.

Para anggota GCC sebelumnya telah menandatangani perjanjian pertahanan bersama pada tahun 2000, yang menyatakan serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota, mirip dengan prinsip aliansi NATO.

Baca juga: AS Siap Pasang Badan untuk Qatar, Trump: Netanyahu Tidak Akan Menyerang Lagi

Meski demikian, komitmen GCC dalam pertahanan kolektif dinilai belum sekuat NATO karena belum memiliki struktur komando militer yang terintegrasi.

Sebelumnya, anggota GCC pernah terlibat konflik, misalnya ketika Houthi Yaman menyerang Arab Saudi dan UEA.

Namun saat itu GCC tidak mengerahkan pertahanan kolektif.

Kini, para pemimpin Teluk semakin khawatir atas agresi Israel di Lebanon, Suriah, dan Iran.

Situasi ini juga diperburuk oleh gejolak di dalam negeri akibat genosida Israel di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 64.900 warga Palestina.

Tentang Negara-Negara Teluk dan GCC

Sebutan "negara Teluk" merujuk pada negara-negara yang terletak di kawasan Teluk Persia atau Teluk Arab.

Biasanya istilah ini mengacu pada enam anggota Gulf Cooperation Council (GCC):

1. Arab Saudi
2. Uni Emirat Arab (UEA)
3. Qatar
4. Kuwait
5. Bahrain
6. Oman

Mengutip Britannica, GCC didirikan di Riyadh, Arab Saudi, pada Mei 1981.

Tujuannya adalah memperkuat persatuan antar anggota berdasarkan kepentingan bersama, serta kesamaan identitas politik dan budaya yang berakar pada tradisi Arab dan Islam.

Kepemimpinan dewan GCC dirotasi setiap tahun.

Salah satu pasal terpenting dalam piagam GCC adalah Pasal 4, yang menegaskan bahwa aliansi ini dibentuk untuk memperkuat hubungan antarnegara anggota dan mendorong kerja sama di berbagai bidang.

GCC juga memiliki dewan perencanaan pertahanan yang mengoordinasikan kerja sama militer antaranggota.

Secara umum, perjanjian GCC berfokus pada koordinasi keamanan dan ekonomi.

Dalam bidang keamanan, kebijakan penting antara lain pembentukan Pasukan Perisai Semenanjung pada 1984, sebuah angkatan militer gabungan yang berbasis di Arab Saudi, serta penandatanganan pakta pembagian intelijen pada 2004.

Sementara itu, koordinasi ekonomi mencakup upaya menuju integrasi, meskipun implementasinya sering kali tidak seefektif kerja sama di bidang kebijakan.

KTT Arab-Islam di Qatar

Baca juga: 79 Negara Anggota Liga Arab dan OKI Bersatu di Doha, Kecam Serangan Israel ke Qatar

Dilansir Al Jazeera, pertemuan darurat tingkat tinggi negara-negara Arab-Islam diadakan di Doha, Qatar pada hari Senin (15/9/2025) menyusul serangan Israel pada 9 September yang menewaskan enam orang.

Pertemuan ini dihadiri oleh Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam  atau OKI.

Sebagai informasi, Liga Arab adalah forum regional beranggotakan 22 negara untuk mengoordinasikan kebijakan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan, serta untuk menjaga kemerdekaan dan kedaulatan mereka, mengutip Investopedia. 

Liga Arab menyediakan platform untuk dialog, kerja sama, dan penyelesaian sengketa di antara negara-negara Arab, dengan tujuan keseluruhan untuk memperkuat hubungan dan memajukan kepentingan bersama Arab di panggung global.

Sementara itu, Organisasi Kerja Sama Islam (sebelumnya Organisasi Konferensi Islam), beranggotakan 57 negara dan tersebar di empat benua.

Mengutip eeas.europa.eu, OKI didirikan pada tahun 1969 dengan kantor pusat di Jeddah, dengan tujuan untuk mewakili dunia Muslim dalam rangka melindungi dan menjaga kepentingan umat Islam dalam semangat mempromosikan perdamaian, keamanan, dan kerukunan internasional serta dialog antaragama di antara berbagai bangsa di dunia.

Sebagian besar anggota Liga Arab juga merupakan anggota OKI, dan kedua organisasi ini sering mengadakan KTT gabungan.

Pada KTT tersebut, negara-negara anggota mengecam serangan Israel terhadap Qatar, namun tidak ada langkah politik maupun ekonomi konkret yang diumumkan.

Meskipun banyak pihak berharap adanya keputusan lebih tegas, komunike akhir KTT sebagian besar hanya berisi kecaman dan pernyataan solidaritas.

“Kami mengutuk sekeras-kerasnya serangan pengecut dan ilegal Israel terhadap Negara Qatar. Kami menegaskan solidaritas penuh kepada Qatar dan mendukung langkah-langkahnya,” bunyi pernyataan bersama negara anggota Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Komunike itu juga memuji respons Qatar atas serangan tersebut, menekankan peran mediasi Doha bersama Mesir dan AS, serta menolak segala pembenaran untuk agresi lebih lanjut.

Negara-negara anggota juga menolak ancaman Israel yang berulang mengenai kemungkinan menargetkan Qatar kembali.

Ketika ditanya soal ancaman tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Al-Ansari, menegaskan negaranya akan menempuh jalur internasional untuk meminta pertanggungjawaban Israel.

“Kami akan meminta pertanggungjawaban Israel di komunitas internasional, dan alat kami untuk melakukannya adalah keyakinan kami pada hukum serta organisasi internasional,” ujarnya.

“Itulah sebabnya kami membawa isu ini ke Dewan Keamanan PBB, dan sekarang juga ke organisasi Arab, Islam, serta GCC."

"Kami bekerja sama erat dengan semua mitra kami untuk memastikan Perdana Menteri Netanyahu tidak lagi menyerang negara-negara berdaulat.”

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)