Beri Pidato Pertama sebagai PM Nepal yang Baru, Sushila Karki: Saatnya Kita Bersatu

Akibat kebijakan tersebut, uluhan ribu warga yang didominasi kaum Generasi Z turun ke jalan mengekspresikan kemarahan mereka.

Kemarahan tersebut kian menjadi mengingat kebijakan media sosial yang kontroversial tersebut muncul di saat kasus korupsi dan kemiskinan di Nepal terus meluas.

Gelombang protes kian membara setelah pada Senin (9/9/2025), polisi menembaki pengunjuk rasa di ibu kota Kathmandu.

Aksi ini memicu tindakan balas dendam oleh para demonstran yang kemudian membakar kantor presiden, gedung kementerian, dan rumah sejumlah politisi terkemuka.

Di tengah kekacauan, Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri pada Selasa (10/9/2025).

Adapun Sudan Gurung (36), pendiri LSM Hami Nepal menjadi tokoh sentral dalam demonstrasi anti-korupsi tersebut.

“Saya akan memastikan kekuasaan berada di tangan rakyat dan membawa setiap politisi korup ke pengadilan,” janjinya.

Pada Minggu, Gurung dan timnya dilaporkan tengah berdiskusi untuk menentukan posisi strategis pemerintahan.

Setelah pengangkatan Karki, sejumlah kelompok hak asasi internasional mengeluarkan pernyataan bersama yang menuntut diakhirinya “impunitas di masa lalu”.

“Nepal berada pada titik balik kritis, di mana upaya menjamin hak asasi manusia bagi seluruh warga bisa diperkuat atau justru terbalikkan,” ujar Isabelle Lassee dari Amnesty International.

Sementara itu, penanganan terkait korban tewas dari aksi protes yang melanda di Nepal juga terus dilakukan.

Upaya pemulangan jenazah korban juga masih terus dilakukan, terutama dari lokasi seperti pusat perbelanjaan, rumah, dan gedung yang dibakar atau diserang.

“Jenazah korban kini mulai ditemukan di lokasi-lokasi tersebut,” terang juru bicara Kementerian Kesehatan dan Kependudukan Nepal , Prakash Budathoki.

(Tribunnews.com/Bobby)