Pengadilan Thailand Putuskan Thaksin Shinawatra Jalani Hukuman Penjara Satu Tahun

TRIBUNNEWS.COM - Mahkamah Agung Thailand pada Selasa (9/9/2025) memutuskan mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra harus menjalani hukuman penjara satu tahun.

Kepemimpinan Thaksin Shinawatra ditandai oleh kebijakan populis dan reformasi ekonomi, namun juga diwarnai kontroversi dan tuduhan korupsi.

Thaksin dikenal sebagai pengusaha sukses sebelum terjun ke dunia politik dan mendirikan partai Thai Rak Thai.

Thaksin Shinawatra adalah mantan Perdana Menteri Thailand yang menjabat dari tahun 2001 hingga 2006.

Setelah ia digulingkan melalui kudeta militer pada tahun 2006.

Thaksin Shinawatra menjalani pengasingan selama 15 tahun bukan karena keputusan resmi pemerintah, melainkan sebagai bentuk pengasingan diri untuk menghindari hukuman penjara atas sejumlah kasus hukum yang menjeratnya.

Setelah lengser, Thaksin menghadapi berbagai tuduhan, termasuk penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan, yang kemudian berujung pada vonis delapan tahun penjara.

Alih-alih kembali ke Thailand untuk menjalani hukuman, ia memilih tinggal di luar negeri—termasuk di Dubai dan negara lain—sembari tetap aktif secara politik dari kejauhan.

Sekembalinya dari pengasingan selama 15 tahun pada 2023, Thaksin hanya menghabiskan beberapa jam di penjara sebelum dipindahkan ke rumah sakit karena keluhan jantung dan nyeri dada, yang memicu skeptisisme dan kemarahan publik.

Putusan ini menegaskan bahwa masa tinggal Thaksin di rumah sakit VIP polisi pada 2023 tidak dihitung sebagai bagian dari hukumannya, Bloomberg melaporkan.

Thaksin (76), sebelumnya menghabiskan enam bulan di sayap rumah sakit setelah hukuman delapan tahun yang dijatuhkan karena konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan diringankan menjadi satu tahun oleh raja.

Hukuman terbaru ini menegaskan bahwa masa tinggalnya di rumah sakit VIP tidak sah dan harus menjalani penjara satu tahun penuh.

Baca juga: Dubes Thailand untuk Indonesia Praphan Disyatat: Kuliner Jadi Jembatan Budaya Indonesia–Thailand

Para hakim menilai dia sengaja memperpanjang masa tinggal di rumah sakit meski tidak menderita penyakit serius, dilansir Strait Times.

Dalam sidang, Thaksin terlihat melepas jaketnya dan dibawa ke mobil tahanan.

Melalui akun media sosial X, Thaksin menyampaikan bahwa meskipun kebebasan fisik telah direnggut, ruang pikirnya tetap bebas untuk berkontribusi bagi bangsa dan masyarakat, seperti dikutip dari CNA.

Putusan ini menjadi pukulan politik bagi keluarga Shinawatra setelah putrinya, Paetongtarn Shinawatra, dipecat sebagai perdana menteri 11 hari lalu.

Pemerintahan Paetongtarn runtuh pada 5 September, digantikan oleh Anutin Charnvirakul dari partai pesaing, dalam kekalahan memalukan bagi partai Pheu Thai.

Seorang sekutu politik Thaksin, Kokaew Pikulthong, menyatakan mantan PM itu tetap siap menghadapi situasi apa pun.

Sementara putrinya mengkritik putusan tersebut, mengingat Thaksin telah berbuat baik untuk negara dan menyoroti kekhawatiran kesehatan ayahnya, Reuters melaporkan.

Kasus ini menambah daftar panjang masalah hukum yang menimpa Thaksin sejak mengakhiri masa jabatannya sebagai perdana menteri pada 2006 dan 2014 akibat kudeta militer.

Kudeta Militer Thailand: Dua Titik Balik Politik Thaksin

Thailand memiliki sejarah panjang intervensi militer dalam politik, dengan lebih dari 30 upaya kudeta sejak Revolusi Siam 1932.

Dilansir Wikipedia, dua kudeta besar yang paling berdampak terjadi pada tahun 2006 dan 2014, keduanya terkait erat dengan keluarga Shinawatra.

Kudeta pertama terjadi pada 19 September 2006, saat Perdana Menteri Thaksin Shinawatra sedang menghadiri sidang PBB di New York.

Militer Thailand, yang dipimpin oleh Jenderal Sonthi Boonyaratglin, mengambil alih kekuasaan tanpa pertumpahan darah.

Alasan utama kudeta adalah tuduhan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan konflik kepentingan dalam pemerintahan Thaksin.

Setelah kudeta, konstitusi dibekukan dan pemerintahan sementara dibentuk oleh militer.

Baca juga: Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Dipenjara 1 Tahun, Pada 2023 Tak Jalani Hukuman dengan Benar

Thaksin pun mengasingkan diri ke luar negeri dan tidak kembali ke Thailand selama bertahun-tahun.

Delapan tahun kemudian, kudeta kedua dilancarkan pada 22 Mei 2014 oleh Jenderal Prayuth Chan-ocha, Panglima Angkatan Bersenjata Thailand.

Kudeta ini menyusul krisis politik berkepanjangan dan demonstrasi besar-besaran yang menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, adik Thaksin.

Militer menyatakan keadaan darurat, menyebar pasukan ke titik-titik vital, dan membubarkan parlemen.

Prayuth kemudian menunjuk dirinya sebagai Perdana Menteri sementara dan memimpin pemerintahan militer selama bertahun-tahun.

Kedua kudeta ini menunjukkan bagaimana militer tetap menjadi aktor dominan dalam politik Thailand, terutama saat konflik sipil memuncak dan stabilitas nasional dipertaruhkan.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)