AS Cabut Visa Presiden Palestina dan Pejabatnya, Dilarang Ikut Sidang PBB

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Palestina menyatakan terkejut dengan keputusan AS untuk menolak dan mencabut visa pejabat Palestina agar tidak menghadiri sidang Majelis Umum PBB.

"Kami terkejut dengan keputusan Washington untuk mencegah delegasi kami, yang dipimpin oleh Presiden Palestina, menghadiri pertemuan PBB," kata kementerian tersebut dalam pernyataannya, lalu menekankan keputusan ini melanggar perjanjian markas besar PBB. 

Kementerian tersebut mendesak Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, dan Dewan Keamanan PBB untuk memikul tanggung jawab mereka.

"Keputusan Washington tidak akan menghalangi pengakuan internasional terhadap Negara Palestina," lanjutnya, lapor Al Jazeera.

Kementerian Luar Negeri Palestina menyerukan solusi diplomatik dan hukum yang menjamin partisipasi delegasi Palestina dalam pertemuan Majelis Umum PBB.

Berdasarkan perjanjian antara PBB dan Amerika Serikat, negara tuan rumah organisasi internasional di New York, Washington tidak memiliki hak untuk menolak visa bagi pejabat yang melakukan perjalanan ke PBB.

Israel Semringah Dapat Dukungan AS

Selain itu, Israel berterima kasih kepada AS atas keputusan ini, yang digambarkannya sebagai respons terhadap perang hukum melawan Israel.

"Saya berterima kasih kepada Menteri Luar Negeri, Marco Rubio, atas keputusannya untuk menolak visa bagi para pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina dan Otoritas Palestina," kata Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar, pada hari Jumat.

"Kami berterima kasih kepada Presiden Trump dan pemerintahan AS atas langkah berani ini dan atas dukungannya kepada Israel sekali lagi," lanjutnya.

Dalam konteks ini, situs web AS Axios mengutip sumber yang mengatakan pemerintahan Trump sedang mencoba menghalangi presiden Otoritas Palestina untuk mendeklarasikan kenegaraan dalam pidatonya di Majelis Umum.

Sumber-sumber mengindikasikan masalah ini muncul selama pertemuan antara menteri luar negeri AS dan Israel di Washington pada hari Rabu.

Ia menambahkan Gideon Sa'ar mendorong Rubio untuk menolak visa bagi delegasi Palestina di Majelis Umum.

Beberapa negara, termasuk Prancis, bermaksud mengakui negara Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB September mendatang, mengingat perang Israel yang terus menerus melakukan pemusnahan dan kelaparan terhadap warga Palestina di Jalur Gaza serta upayanya mencaplok Tepi Barat yang diduduki.

Sidang Majelis Umum PBB akan dibuka pada 9 September 2025, dimulai dengan sambutan dari Sekjen PBB dan Presiden Majelis Umum (Annalena Baerbock dari Jerman).

Sidang ke-80 tersebut akan membahas isu-isu global seperti iklim, SDGs, kesehatan, serta pertemuan khusus tentang perempuan dan pemuda.