Persahabatan Abadi 'Pauk-Phaw' di Usia 75 Tahun: Posisi Myanmar dalam Strategi Regional Tiongkok

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tahun ini menandai peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Myanmar.

Di tengah dinamika geopolitik yang kian kompleks dan perpecahan aliansi global, Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan junta militer Myanmar menegaskan kembali apa yang mereka sebut sebagai persahabatan abadi “Pauk-Phaw.”

Menurut laporan Mekongnews, Minggu (17/8/2025), frasa tersebut dimaksudkan untuk mencerminkan ikatan persaudaraan yang terjalin lewat rasa saling percaya dan dukungan.

Sejak kudeta militer pada Februari 2021, Jenderal Senior Min Aung Hlaing menghadapi tekanan internasional berupa sanksi, kecaman global, hingga perlawanan bersenjata di dalam negeri.

Dalam kondisi kekosongan legitimasi itu, Tiongkok hadir.

Dukungan yang diberikan, mulai dari transaksi senjata hingga perlindungan di Dewan Keamanan PBB, menempatkan Beijing sebagai sekutu paling loyal bagi junta.

Dukungan tersebut membuat Myanmar semakin bergantung pada Tiongkok, baik dalam pengakuan diplomatik, investasi, maupun bantuan keamanan.

Situasi ini menjadikan junta berada dalam posisi subordinat: patuh secara politik dan bergantung secara ekonomi.

Ekonomi dan Sumber Daya sebagai Taruhan

Ketika sanksi Barat menutup pintu investasi, perusahaan-perusahaan Tiongkok yang sering didukung negara justru masuk menutupi kekosongan.

Mereka mengamankan akses ke sektor vital seperti pertambangan, energi, dan infrastruktur melalui perjanjian tanpa transparansi.

Hal ini menegaskan posisi junta yang membutuhkan modal asing, sekaligus menunjukkan ambisi Beijing dalam mengekstraksi sumber daya alam Myanmar tanpa regulasi ketat.

Proyek infrastruktur seperti Koridor Ekonomi Tiongkok–Myanmar (CMEC) menjadi bagian penting dari Inisiatif Sabuk dan Jalan. 

Pelabuhan laut dalam Kyaukphyu, contohnya yang, lebih banyak berfungsi sebagai jalur strategis perdagangan Beijing ke Samudra Hindia ketimbang mendongkrak ekonomi lokal Myanmar.

Tanah Jarang dan Lingkungan yang Tergerus

Salah satu sektor yang kerap luput dari perhatian adalah ekstraksi unsur tanah jarang (rare earth elements/REE).

Komoditas ini krusial bagi teknologi tinggi, kendaraan listrik, hingga peralatan militer.

Dengan regulasi lingkungan di dalam negeri yang semakin ketat, perusahaan Tiongkok beralih ke Myanmar, terutama di Negara Bagian Kachin dan Shan.

Kasus terbaru dialami komunitas Padaung, subkelompok suku Kayan di Shan.

Laporan investigasi Global Witness pada 2023 menyebutkan lebih dari 300 tambang tanah jarang ilegal di Myanmar utara dikuasai oleh entitas Tiongkok atau proksinya.

Operasi ini memicu tiga ancaman sekaligus: degradasi lingkungan, konflik sipil, dan korupsi lintas batas.

Kerusakan akibat aktivitas tambang termasuk pencucian asam hingga limpasan beracun. 

Geopolitik dan Hegemoni Regional

Bagi Barat, perang saudara di Myanmar sering dipandang sebagai konflik yang terlupakan.

Namun bagi Tiongkok, negara ini adalah kunci dalam strategi Indo-Pasifik.

Myanmar melemah berarti peluang besar bagi Beijing untuk menegaskan hegemoni regional, menghadang kebijakan “Act East” India, sekaligus mengukuhkan pijakan di daratan Asia Tenggara dan pesisir Samudra Hindia.

Geografi Myanmar memberi jalur langsung ke Samudra Hindia, sehingga Tiongkok bisa mengurangi ketergantungannya pada Selat Malaka yang rawan intervensi AS atau India.

Melalui pelabuhan Kyaukphyu, jaringan pipa minyak dan gas telah dibangun menuju Kunming di Provinsi Yunnan.

Sejak beroperasi pada 2013, jalur ini mengangkut lebih dari 200 juta barel minyak mentah.

Instrumen Strategi Beijing

Lebih jauh, pengaruh Beijing juga digunakan untuk:

- Melemahkan pijakan India di timur laut dengan mendukung kelompok pemberontak yang beroperasi di wilayah Myanmar.

- Menghambat kohesi ASEAN serta upaya Barat mengisolasi junta lewat veto di Dewan Keamanan PBB.

- Memperkuat kehadiran angkatan laut di Teluk Benggala melalui pengembangan fasilitas pelabuhan strategis.

Pauk-Phaw: Persahabatan atau Ilusi?

Hubungan yang dipromosikan sebagai persahabatan “Pauk-Phaw” menentukan masa depan Myanmar.

Tanpa upaya kolektif, Myanmar berisiko kian terjerat dalam orbit Beijing, mengorbankan kedaulatan, lingkungan, dan otonominya.

Peringatan 75 tahun hubungan diplomatik ini pada akhirnya bukanlah perayaan kesetaraan, melainkan pengingat getir tentang bagaimana kekuasaan yang tak terkendali mampu menentukan arah sejarah suatu bangsa. (Linn Maung/seorang editor daring senior di Mekong News)

SUMBER