NYT: Trump Izinkan Militer AS Lakukan Serangan terhadap Kartel Narkoba Asing

TRIBUNNEWS.COM - The New York Times mengungkap Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump memberi lampu hijau kepada militer untuk menyerang kartel narkoba asing.

Gebrakan terbaru kebijakan pemerintahan Trump lantas memicu kontroversi global.

Donald Trump adalah Presiden Amerika Serikat ke-47, yang kembali menjabat sejak 20 Januari 2025 setelah sebelumnya memimpin pada periode 2017–2021.

Ia dikenal sebagai tokoh kontroversial dengan gaya kepemimpinan yang tegas, populis, dan sering kali mengguncang kebijakan global.

Trump dilaporkan secara diam-diam menandatangani arahan kepada Pentagon untuk menggunakan kekuatan militer terhadap kartel narkoba di Amerika Latin yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris.

Pentagon merujuk pada Departemen Pertahanan Amerika Serikat (US Department of Defense).

Gedung Pentagon merupakan markas besar Departemen Pertahanan Amerika Serikat, terletak di Arlington County, Virginia, dekat Washington DC.

Bangunan ini memiliki bentuk segi lima yang ikonik dan sering digunakan sebagai simbol militer AS secara metonim.

NYT mengutip sumber yang mengetahui isu tersebut mengungkap arahan ini memberi wewenang bagi militer AS melakukan operasi di laut maupun di wilayah asing.

Publikasi itu mencatat bahwa arahan tersebut masih memerlukan kajian hukum lebih lanjut.

Belum jelas bagaimana undang-undang AS akan menangani “pemusnahan” warga sipil yang tidak menimbulkan ancaman langsung, tetapi diduga terlibat dalam kejahatan kriminal.

Baca juga: Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1263: Trump dan Putin Akan Bertemu di Alaska Bahas Pertukaran Wilayah

Langkah Lanjutan Perang Narkoba

Sebelumnya, Trump telah mengerahkan Garda Nasional dan pasukan ke perbatasan barat daya untuk membendung arus narkoba dan imigran.

Garda Nasional adalah komponen cadangan utama dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, yang terdiri dari dua matra: Angkatan Darat dan Angkatan Udara.

Pasukan ini memiliki peran ganda, yaitu sebagai kekuatan militer negara bagian dan federal.

Trump juga meningkatkan pengawasan serta pencegahan narkoba lintas batas.

Pada Februari, Departemen Luar Negeri AS menetapkan beberapa kelompok, termasuk Tren de Aragua dan Mara Salvatrucha (MS-13), sebagai organisasi teroris asing.

Pemerintah menyebut mereka menimbulkan “ancaman terhadap keamanan nasional yang melampaui kejahatan terorganisir tradisional.”

Tren de Aragua dan Mara Salvatrucha (MS-13) adalah dua organisasi kriminal transnasional yang sangat berbahaya dan telah ditetapkan sebagai organisasi teroris global oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada tahun 2025.

Tren de Aragua dari Venezuela sedangkan Mara Salvatrucha (MS-13) didirikan oleh imigran El Salvador di Los Angeles pada 1980-an.

AS Gandakan Hadiah untuk Penangkapan Maduro

Langkah tegas Washington terhadap kejahatan narkoba juga terlihat dari kebijakan terbaru terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

Presiden Venezuela Nicolás Maduro adalah seorang politikus yang telah menjabat sebagai Presiden Venezuela sejak 2013, menggantikan Hugo Chávez setelah kematiannya.

Maduro berasal dari Partai Sosialis Bersatu Venezuela (PSUV) dan sebelumnya dikenal sebagai pemimpin serikat buruh serta mantan sopir bus

Pada Kamis (7/8/2025), Departemen Kehakiman dan Departemen Luar Negeri AS mengumumkan hadiah sebesar USD 50 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya.

Ukrinform melaporkan, Jaksa Agung AS Pam Bondi menyebut Maduro sebagai salah satu pengedar narkoba terbesar di dunia.

DEA dilaporkan telah menyita 30 ton kokain, termasuk 7 ton yang diduga milik langsung Maduro.

“Dia tidak akan lolos dari hukuman atas kejahatannya,” kata Bondi, seraya menegaskan bahwa hadiah itu adalah dua kali lipat dari tawaran sebelumnya.

Riwayat Sanksi dan Penyitaan Aset

Pada 10 Januari, pemerintah AS menjatuhkan sanksi baru kepada sejumlah pejabat Venezuela dan meningkatkan hadiah penangkapan Maduro menjadi USD 25 juta sebelum akhirnya digandakan pada Agustus.

Baca juga: Trump dan Putin Akan Bertemu di Alaska Jumat Depan, Bahas Perdamaian Ukraina

Ukrinform juga mencatat bahwa pada September 2024, AS menyita sebuah pesawat terkait Maduro yang diduga melanggar sanksi dan terhubung dengan kasus pidana.

Pada Februari 2025, pesawat lain milik pemerintah Maduro disita di Republik Dominika.

(Tribunnews.com/ Andari Wulan Nugrahani)