Lima Orang Tewas dalam Operasi Militer di Waziristan, Warga Kecam Pendekatan Keamanan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wilayah Waziristan di Pakistan berada dalam kekacauan, khususnya pascatransisi politik yang diwarnai represi militer. 

Hal tersebut menimbulkan kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Dikutip dari European Times, Selasa (29/7/2025), protes warga menentang operasi militer baru.

Hal itu menunjukkan ketidakmampuan negara untuk mengatasi keluhan yang sah melalui dialog alih-alih kekerasan menjadi sangat jelas. 

Beberapa pembunuhan, termasuk terhadap seorang aktivis perdamaian terkemuka di distrik Bajaur, Pakistan, pada Juli 2025, merupakan lebih dari sekadar insiden kekerasan yang terisolasi.

Ini juga merupakan contoh kegagalan mendasar pendekatan Pakistan yang berpusat pada keamanan di wilayah kesukuannya. 

Pembunuhan itu terjadi di tengah Operasi Azm-e-Istehkam, kampanye militer besar kedua belas Pakistan sejak 2007.

Operasi terbaru ini, yang diluncurkan pada Juni 2024, mengikuti pola yang dapat diprediksi. 

Operasi ini umumnya dibarengi pengumuman besar-besaran tentang penumpasan terorisme.

Direspons dengan pengungsian besar-besaran warga sipil, dan kegagalan untuk membangun perdamaian abadi. 

Respons penduduk Waziristan sangat besar dan bersatu, bahkan belum pernah terjadi sebelumnya.

Demonstrasi besar-besaran pada Juli 2025 melibatkan ribuan tetua suku, perwakilan politik, dan warga di berbagai distrik yang menolak operasi militer. 

Kelompok Bersenjata di Waziristan

Dalam salah satu aksi perlawanan damai yang mencolok, para pengunjuk rasa melaksanakan salat Jumat di jalan raya sepanjang dua kilometer, yang secara efektif menutup aktivitas komersial sambil meneriakkan slogan-slogan menentang kekerasan negara.

Operasi militer selama dua dekade telah menghasilkan statistik yang menghancurkan. 

Operasi pasa 2014 saja telah menggusur hampir satu juta penduduk, menghancurkan lebih dari 8.300 bangunan komersial, dan menimbulkan kerusakan senilai miliaran rupee.

Para pejabat provinsi kini mengakui bahwa otoritas negara secara efektif menghilang di beberapa wilayah Waziristan setelah matahari terbenam, dengan kelompok-kelompok bersenjata menguasai wilayah tersebut pada malam hari.

Kerugian manusia melampaui angka pengungsian.

Serangan pesawat nirawak pada Mei 2025 yang menewaskan empat anak dari keluarga yang sama menunjukkan realitas brutal operasi militer. 

Penyangkalan keterlibatan militer dan upaya mengalihkan kesalahan justru memperdalam ketidakpercayaan lokal, yang berujung pada protes berkepanjangan di mana masyarakat menolak menguburkan korban hingga menerima pertanggungjawaban atas serangan tersebut. 

Para pengunjuk rasa damai menghadapi represi sistematis karena menentang pendekatan militer ini.

Mantan anggota parlemen telah dipenjara atas tuduhan penghasutan, sementara yang lain terluka atau tewas selama demonstrasi damai.

Organisasi masyarakat sipil melaporkan pelecehan rutin melalui komunikasi yang mengancam, penahanan sewenang-wenang, dan pembatasan hukum. 

Amandemen legislatif yang disahkan pada Januari 2025 memberikan wewenang kepada otoritas untuk memenjarakan individu selama tiga tahun atas dugaan disinformasi di media sosial, sebuah alat yang jelas-jelas bertujuan untuk membungkam perbedaan pendapat.

Jalur Perdagangan Lumpuh

Dewan-dewan suku telah menyampaikan keluhan yang jelas terhadap kebijakan negara.

Sebuah pertemuan suku besar pada Juli 2025 mengutuk penembakan tanpa pandang bulu, evakuasi paksa, dan korban sipil sebagai pelanggaran konstitusional. 

Pertemuan tersebut menyoroti bagaimana masyarakat diperlakukan sebagai ancaman keamanan abadi meskipun telah puluhan tahun setia kepada Pakistan, dengan menunjuk pada infrastruktur yang hancur, sekolah-sekolah yang ditutup, dan trauma yang meluas sebagai bukti kegagalan kebijakan. Kehancuran ekonomi memperparah gagalnya unsur keamanan di negara itu.

Penutupan perbatasan telah melumpuhkan jalur perdagangan tradisional, dengan asosiasi bisnis melaporkan kerugian miliaran dolar.  

Layanan dasar masih belum tersedia, masyarakat di dekat bendungan besar kekurangan listrik, sementara infrastruktur yang hancur dalam operasi sebelumnya masih belum diperbaiki bertahun-tahun kemudian. 

Kamar dagang lokal menggambarkan pasar yang tidak pernah pulih dari operasi militer, dengan para pedagang terpaksa membangun kembali melalui pinjaman sementara menghadapi ketidakpastian yang terus-menerus tentang pemindahan di masa depan.

Kontradiksi strategis dalam pendekatan Pakistan sangat kentara. Meskipun mengklaim memerangi terorisme, lembaga keamanan justru menjalin hubungan dengan kelompok militan tertentu untuk tujuan strategis, sebuah kebijakan yang merusak kredibilitas kontraterorisme. 

Pendekatan selektif ini, ditambah dengan tekanan eksternal yang mendorong operasi militer alih-alih kebutuhan keamanan lokal, telah mengubah Waziristan menjadi medan perang bagi berbagai kepentingan yang bersaing, sembari mengabaikan keluhan-keluhan publik.

Para pemimpin lokal telah mengusulkan alternatif konkret untuk mengatasi kampanye militer yang tak berkesudahan. Alternatif-alternatif ini antara lain memberikan hak konstitusional atas sumber daya alam, memprioritaskan pembangunan sosial-ekonomi, membuka kembali jalur perdagangan, dan yang terpenting, terlibat dalam dialog politik yang tulus.

Kompleksitas Situasi

Perwakilan suku menekankan bahwa operasi militer tidak pernah memberikan solusi yang langgeng, dengan setiap kampanye hanya menggusur militan untuk sementara waktu, sementara menghancurkan penduduk sipil secara permanen.

Dimensi internasional menambah kompleksitas situasi yang sudah sulit.

Operasi semakin merespons tekanan eksternal, terutama dari mitra ekonomi yang mengkhawatirkan keamanan infrastruktur, alih-alih mengatasi akar penyebab ketidakstabilan. 

Langkah ke depan membutuhkan perubahan kebijakan yang fundamental.

Operasi militer harus segera dihentikan, digantikan dengan keterlibatan politik yang bermakna.

 Pembangunan dan rekonstruksi harus diutamakan daripada sekuritisasi.

Masyarakat harus mendapatkan kendali atas sumber daya dan masa depan ekonomi mereka. 

Hal terpenting, mekanisme akuntabilitas di luar hukum, harus dibangun. Pakistan menghadapi tantangan kritis di Waziristan. 

Protes tersebut mencerminkan penolakan mendasar untuk memperlakukan seluruh penduduk sebagai ancaman keamanan, alih-alih sebagai warga negara yang berhak atas pembangunan. 

Baca Selanjutnya: Ledakan besar tewaskan orang luka luka di pakistan seusai tentara lenyapkan militan

SUMBER