Delegasi AS-Israel Hengkang dari Negosiasi, Masa Depan Gencatan Senjata Gaza Kian Tak Menentu

TRIBUNNEWS.COM - Upaya untuk mengentikan perang di Gaza menghadapi hambatan besar setelah Amerika Serikat dan Israel menarik delegasi mereka dari perundingan pada Kamis (24/7/2025).

Amerika Serikat (AS) memainkan peran yang sangat sentral dan kompleks dalam perundingan gencatan senjata di Gaza.

AS, bersama Qatar dan Mesir, adalah mediator utama dalam semua putaran perundingan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. 

Keputusan penarikan delegasi dilakukan di tengah tuduhan dari pihak AS bahwa Hamas tidak menunjukkan itikad baik dalam proses negosiasi.

Sementara itu, Hamas menyatakan keterkejutannya dan menuding Israel yang justru menghalangi tercapainya kesepakatan.

Utusan khusus AS, Steve Witkoff, mengatakan dalam pernyataan di platform X bahwa proposal terbaru dari Hamas menunjukkan “kurangnya keinginan untuk mencapai gencatan senjata”.

"Hamas tampaknya tidak terkoordinasi atau bertindak dengan itikad baik. Kami sekarang akan mempertimbangkan opsi alternatif untuk memulangkan para sandera dan mencoba menciptakan lingkungan yang lebih stabil bagi rakyat Gaza," tulisnya di X, dikutip dari Reuters.

Israel pun menarik tim negosiasinya dari Qatar, mengikuti langkah AS. 

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pihaknya telah menerima tanggapan terbaru dari Hamas atas usulan gencatan senjata.

Namun Netanyahu menyatakan bahwa tanggapan tersebut tidak memungkinkan kemajuan tanpa adanya konsesi tambahan dari Hamas.

Meski demikian, Israel menyebut akan tetap membuka peluang untuk melanjutkan diskusi.

Baca juga: Hamas Beri Jawaban soal Proposal Gencatan Senjata, Tunggu Respon Israel

Hamas Bantah, Klaim Tetap Terbuka untuk Kesepakatan

Dalam pernyataan resmi, Hamas menyampaikan keterkejutannya atas langkah AS dan menegaskan kembali komitmen mereka terhadap negosiasi damai.

“Gerakan ini menegaskan keinginannya untuk melanjutkan negosiasi dan terlibat secara konstruktif untuk mengatasi hambatan dan mengarah pada kesepakatan gencatan senjata permanen,” tulis Hamas, yang menyebut posisi mereka telah disambut positif oleh para mediator.

Sebelumnya, Hamas telah menyampaikan tanggapan atas kerangka gencatan senjata yang diusulkan mediator.

Tanggapan tersebut mencakup gencatan senjata selama 60 hari, pembebasan sebagian sandera oleh Hamas, serta peningkatan akses bantuan kemanusiaan, dikutip dari Al Jazeera.

Sebagai imbalan, Israel akan membebaskan sejumlah tahanan Palestina.

Namun, ketidaksepahaman tentang fase selanjutnya dari kesepakatan menjadi titik krusial yang belum terpecahkan.

Tekanan Internasional dan Situasi Kemanusiaan yang Memburuk

Perang yang telah berlangsung sejak Oktober 2023 itu telah menewaskan lebih dari 59.500 warga Palestina, menurut otoritas kesehatan Gaza. 

Dalam beberapa minggu terakhir, puluhan warga Gaza meninggal akibat kelaparan. 

Setidaknya 115 korban jiwa tercatat karena malnutrisi dan kekurangan gizi, di tengah pembatasan ketat dari Israel terhadap masuknya bantuan kemanusiaan.

Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menyebut penderitaan rakyat Gaza sebagai “bencana kemanusiaan yang tak terkatakan dan tak dapat dipertahankan”. 

Ia menyerukan Israel untuk membuka jalur bantuan secara penuh dan akan melakukan panggilan darurat bersama Prancis dan Jerman untuk membahas langkah konkret menghentikan krisis.

“Situasinya telah mencapai titik terendah dan terus memburuk. Kita sedang menyaksikan bencana kemanusiaan,” tegas Starmer.

Analis menilai hengkangnya AS dan Israel dari perundingan bisa jadi merupakan taktik negosiasi, bukan keputusan final. 

Namun, nada pernyataan Witkoff dinilai sangat keras dan membuka spekulasi bahwa AS mulai mempertimbangkan pendekatan berbeda dalam menangani konflik.

Sementara itu, perdebatan terus berlangsung di internal Israel, terutama atas rencana Menteri Pertahanan Israel Israel Katz untuk memindahkan warga sipil Palestina ke “kota kemanusiaan” di dalam Gaza, sebuah proposal kontroversial yang dikritik sebagai bentuk pemindahan paksa dan pelanggaran hukum internasional.

Proses Perundingan Gencatan Senjata Gaza

November 2023: Jeda Kemanusiaan dan Pertukaran Pertama

Titik terang pertama muncul pada November 2023. Setelah berminggu-minggu negosiasi intensif yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan AS, sebuah kesepakatan tercapai. 

Pada 24 November 2023, gencatan senjata awal selama empat hari mulai berlaku. 

Ini merupakan momen krusial yang memungkinkan pertukaran sandera: Hamas membebaskan 50 sandera Israel, sebagian besar perempuan dan anak-anak, sebagai imbalan atas pembebasan 150 perempuan dan anak-anak Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel. 

Jeda singkat ini bahkan sempat diperpanjang beberapa kali, membuka jalur bagi masuknya lebih banyak bantuan kemanusiaan ke Gaza dan pertukaran sandera/tahanan tambahan. 

Namun, harapan akan perdamaian yang lebih langgeng pupus saat jeda berakhir dan pertempuran kembali berkobar dengan intensitas tinggi.

Akhir 2023 - Awal 2024: Kebuntuan yang Terus Menerus

Memasuki akhir tahun 2023 hingga awal 2024, perundingan terus berlanjut, tetapi sering kali menemui jalan buntu. 

Perbedaan posisi antara Israel dan Hamas terbukti sangat fundamental. 

Israel bersikeras pada tujuannya untuk "menghancurkan Hamas" dan menolak keras gencatan senjata permanen tanpa pembebasan semua sandera dan demiliterisasi total Hamas. 

Di sisi lain, Hamas menuntut gencatan senjata yang bersifat permanen, penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza, serta pembebasan sejumlah besar tahanan Palestina. 

Dalam periode ini pula, Amerika Serikat berulang kali menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB terhadap proposal gencatan senjata penuh, dengan alasan kekhawatiran bahwa resolusi tersebut dapat membahayakan negosiasi yang sedang berlangsung.

Januari 2025: Harapan Palsu Kesepakatan Tiga Tahap

Pada pertengahan Januari 2025, muncul laporan luas dari berbagai media bahwa Israel dan Hamas telah mencapai kesepakatan gencatan senjata yang akan dimulai pada Minggu, 19 Januari 2025. 

Proposal ini diusulkan akan berlangsung dalam tiga tahap, dengan tahap pertama direncanakan selama enam minggu (42 hari). 

Fase pertama ini mencakup penghentian sementara pertempuran, pembebasan 33 sandera Israel, dan pertukaran dengan sejumlah tahanan Palestina. 

Selain itu, warga yang mengungsi dari Gaza Utara akan diizinkan kembali, dan pasukan Israel akan menarik diri secara bertahap dari beberapa area di Gaza. 

Fase kedua dan ketiga dijadwalkan untuk membahas pembebasan sandera yang tersisa, penarikan penuh pasukan Israel, penghentian total permusuhan, rekonstruksi Gaza, dan penghentian pengepungan total.

Namun, harapan ini segera pupus. 

Meskipun rincian kesepakatan tersebar luas, implementasinya tidak berjalan mulus. 

Pertempuran terus berlanjut, dan Hamas kemudian menunda pembebasan sandera, menuduh Israel melanggar perjanjian, tuduhan yang tentu saja dibantah oleh Israel. 

Perbedaan interpretasi, kurangnya kepercayaan, dan dinamika di lapangan terus menghambat pelaksanaan kesepakatan.

Juli 2025: Kegagalan Terbaru dan Mundurnya Mediator

Upaya terbaru untuk mencapai gencatan senjata dilakukan pada Juli 2025. 

Namun, perundingan yang dimediasi di Qatar kembali menemui jalan buntu. 

Pada 25 Juli 2025, Amerika Serikat dan Israel bahkan secara tegas menarik diri dari perundingan gencatan senjata, menuduh Hamas tidak bertindak dengan iktikad baik dan "kurangnya keinginan untuk mencapai gencatan senjata di Gaza." 

Langkah ini menandai kemunduran signifikan dalam upaya mediasi terbaru dan meninggalkan masa depan Gaza dalam ketidakpastian.

(Tribunnews.com/Farra)

Artikel Lain Terkait Konflik Palestina vs Israel