Kazakhstan Larang Penutup Wajah di Tempat Umum, Ikuti Jejak Uzbekistan dan Kirgistan

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev menandatangani undang-undang yang melarang penggunaan pakaian penutup wajah di tempat umum, seperti cadar, burqa, dan niqab, kecuali dalam kondisi khusus.

Larangan ini menjadikan Kazakhstan negara Asia Tengah terbaru yang membatasi pakaian keagamaan wanita Muslim.

Dilansir Reuters, Senin (30/6/2025), undang-undang baru ini menyatakan pakaian yang "menghalangi pengenalan wajah" tidak boleh dipakai di ruang publik.

Namun, pengecualian diberikan untuk keperluan medis, tugas resmi, cuaca ekstrem, acara olahraga, atau kegiatan budaya.

Meski tidak secara eksplisit menyebutkan simbol agama, aturan ini dianggap menyasar langsung pakaian keagamaan tertentu.

Menurut The Independent, Presiden Tokayev menyebut aturan ini sebagai bagian dari pelestarian identitas nasional Kazakhstan.

"Daripada mengenakan jubah hitam yang menutupi wajah, jauh lebih baik mengenakan pakaian bergaya nasional," ujar Tokayev, seperti dikutip media lokal Kazakhstan.

Ia menambahkan, pakaian tradisional mencerminkan jati diri etnik bangsa dan harus dipopulerkan secara menyeluruh.

Larangan ini menyusul keputusan pemerintah Kazakhstan pada 2023 yang menolak penggunaan jilbab di sekolah dengan dalih aturan seragam.

Kebijakan tersebut memicu protes dan menyebabkan lebih dari 150 anak perempuan putus sekolah, menurut laporan The Independent.

Kazakhstan bukan satu-satunya negara di Asia Tengah yang mengambil langkah ini.

Baca juga: Buntut Pakai Cadar ke Pengajian Ustaz Hanan Attaki, Wanda Harra Dipolisikan Dugaan Penistaan Agama

Kirgistan telah lebih dulu mengesahkan larangan niqab pada awal 2025, bahkan polisi rutin melakukan patroli dan razia untuk menegakkan aturan tersebut.

Sementara itu, Uzbekistan melarang burka dan cadar sejak 2023 dan menerapkan denda lebih dari $250 bagi pelanggar.

Tajikistan juga telah mengesahkan larangan pakaian "yang bertentangan dengan budaya dan tradisi nasional".

Data resmi menunjukkan sekitar 70 persen penduduk Kazakhstan adalah Muslim.

Pemerintah menekankan kebijakan ini murni untuk kepentingan keamanan, keteraturan publik, dan pelestarian nilai budaya nasional.

(Tribunnews.com/ Andari Wulan Nugrahani)