Pengamat Militer Ungkap Hal Perlu Diperhatikan Indonesia usai AS Gempur Tiga Fasilitas Nuklir Iran

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan serangan militer pihaknya ke tiga fasilitas nuklir strategis Iran yakni Fordow, Natanz, dan Isfahan pada Sabtu (21/6/2025).

Serangan tersebut juga telah dikonfirmasi oleh otoritas Iran beberapa saat setelahnya.

Sebelum serangan AS dilakukan, Iran pun menyatakan tidak akan segan-segan membalas bila militer AS turun tangan langsung membantu Israel menyerang pihaknya.

Eskalasi konflik tersebut diyakini berdampak luas pada stabilitas keamanan dan ekonomi global.

Lalu, apa yang perlu dicermati pemerintah Indonesia setelah serangan yang membuat AS terlibat langsung dalam konflik Israel versus Iran tersebut?

Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mencatat serangan militer langsung yang dilancarkan AS terhadap tiga fasilitas nuklir Iran itu adalah babak baru yang sangat penting dalam eskalasi konflik Iran-Israel. 

Menurutnya, hal tersebut bukanlah sekadar operasi militer terbatas, tetapi sinyal bahwa AS telah mengambil peran lebih aktif dalam konfrontasi terbuka dengan Iran, di luar dukungan intelijen dan logistik yang bersifat tidak langsung.

Dari perspektif keamanan global, kata Fahmi, keterlibatan langsung AS berpotensi memicu balasan tidak hanya dari Iran, tetapi juga dari jejaring milisi dan proksi Iran di kawasan. 

Hal itu menurutnya meningkatkan kemungkinan meluasnya konflik ke kawasan yang lebih luas dan lebih tidak terkontrol. 

Dalam konteks ini, kata dia, Timur Tengah kembali berada di ambang ketidakstabilan jangka panjang yang implikasinya akan menjalar ke luar kawasan.

"Apa yang perlu dicermati Indonesia? Pertama, dari sudut diplomasi, Indonesia perlu menunjukkan kepemimpinan moral yang selama ini menjadi ciri khas politik luar negeri kita, khususnya dalam isu perdamaian dan ketegangan dunia Islam," ungkapnya saat dihubungi Tribunnews.com pada Minggu (22/6/2025).

"Prinsip politik bebas-aktif bukan berarti pasif atau netral dalam situasi yang mengindikasikan pelanggaran prinsip-prinsip hukum internasional," lanjut dia.

Selain itu menurutnya, Indonesia perlu segera memperkuat komunikasi diplomatik dengan negara-negara kunci, termasuk OKI (Organisasi Kerja Sama Negara-Negara Islam) dan negara-negara sahabat di Timur Tengah.

Hal itu, lanjut dia, terutama untuk mendorong perlindungan terhadap warga sipil dan fasilitas vital serta  meningkatkan peluang deeskalasi.

"Kedua, kita perlu mengantisipasi berbagai kemungkinan dampak tidak langsung, baik dalam jangka pendek maupun menengah. Lonjakan harga minyak dan gas akibat ketegangan di Selat Hormuz, misalnya, dapat memicu tekanan inflasi domestik dan meningkatkan biaya logistik serta produksi," kata dia.