Trump: Saya Dukung Gencatan Senjata Israel-Iran jika Situasi Memungkinkan, tapi Ini Sulit

Menteri luar negeri dari Inggris, Prancis, dan Jerman serta kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, muncul dari pembicaraan di sebuah hotel Jenewa hampir empat jam setelah Abbas Araghchi dari Iran tiba untuk pertemuan tersebut.

Dalam pernyataan tertulis bersama yang dikeluarkan setelah perundingan berakhir, ketiga negara Eropa dan Uni Eropa mengatakan mereka membahas jalan menuju solusi yang dinegosiasikan untuk program nuklir Iran.

Mereka juga menegaskan kekhawatiran mereka tentang perluasan program nuklir Iran.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot mengatakan kepada wartawan, operasi militer hanya dapat memperlambat program nuklir Iran dan tidak dapat menghilangkannya.

“Kita tahu betul—setelah melihat apa yang terjadi di Afghanistan, Irak, dan Libya—betapa ilusif dan berbahayanya keinginan untuk memaksakan perubahan rezim dari luar," katanya, seperti diberitakan Euro News.

Sementara itu, Abbas Araghchi menegaskan Iran siap mempertimbangkan opsi diplomasi jika agresi Israel terhadap Iran dihentikan.

Ia juga menegaskan bahwa kemampuan dan hak Iran untuk membela diri tidak dapat dinegosiasikan.

Sebelumnya, Israel memulai serangannya terhadap Iran dengan mengebom kota Teheran pada Jumat, 13 Juni 2025, dalam apa yang disebutnya sebagai "upaya membela diri" dari ancaman program nuklir Iran.

Kurang dari 24 jam, Iran menanggapi dengan meluncurkan ratusan pesawat tak berawak dan rudal balistik ke Israel.

Ketika situasi memanas, sekutu Israel, pemerintahan Presiden AS Donald Trump, bergegas mengonfirmasi bahwa AS tidak terlibat dalam serangan Israel terhadap Iran.

Aksi saling serang antara Israel dan Iran masih berlanjut, menambah korban jiwa di Iran menjadi lebih dari 639 dan melukai lebih dari 1.329 lainnya, menurut laporan Anadolu Agency pada 19 Juni 2025.

Sementara itu, Israel melaporkan 25 orang tewas dan lebih dari 800 orang terluka dalam serangan balasan Iran, data terakhir yang dipublikasikan otoritas Israel, menurut AFP.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)