Perpecahan di Iran Saat Perang Lawan Israel: Yang Bersorak Atas Serangan IAF Dipenjara Enam Tahun

Perpecahan di Iran Saat Perang Lawan Israel: Yang Bersorak Atas Serangan IDF Dipenjara Enam Tahun

TRIBUNNEWS.COM - Di tengah peperangan melawan Israel, Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei dilaporkan menghadapi kemarahan yang semakin besar dari dalam lingkaran dalam rezim yang berkuasa di negara tersebut.

Kemarahan tersebut, seperti dilaporkan The Telegraph, justru makin besar setelah serangan Israel terhadap infrastruktur nuklir negara itu.

Israel lewat militernya, angkatan udara Israel (IAF) melancarkan gelombang serangan udara pada Jumat, menewaskan komandan tinggi militer dan ilmuwan nuklir, dan mengebom lokasi dalam upaya untuk menghentikan Teheran membangun senjata atom.

Baca juga: Dimakamkan Besok, Berikut Tujuh Komandan Dirgantara IRGC Iran yang Tewas Dibom Israel

Sebagai tanggapan, Teheran menembakkan salvo rudal ke Israel, yang menurut media Barat sebagian besar berhasil dicegat namun berhias foto dan video di media sosial yang menggambarkan kehancuran di tanah pendudukan.

"Kelompok garis keras Iran terus mengancam akan membalas dendam terhadap Israel dan sekutunya setelah serangan tersebut, menyiratkan tanda-tanda keretakan yang semakin dalam antara suara ekstrem dan moderat Iran," kata tulisan Telegraph, Minggu (15/6/2025).

Hukuman Keras Bagi yang Bersorak

Kantor berita itu menulis kalau balasan resmi Iran, lewat serangan besar-besaran rudal dan drone, sebagian besar diserahkan kepada kelompok garis keras.

Kantor Berita Fars milik negara negara itu, yang berafiliasi erat dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran, mengutip seorang pejabat militer senior yang memperingatkan, selain menyerang Israel, "perang akan menyebar ke seluruh bagian Israel dan pangkalan Amerika di wilayah tersebut dalam beberapa hari mendatang, dan para agresor akan menjadi sasaran dengan tanggapan yang tegas dan meluas".

Dalam upaya membungkam kritik terhadap penanganan krisis oleh rezim tersebut, Mohseni Ejeie, kepala hakim agung Iran, juga mengeluarkan peringatan pada Sabtu kalau setiap warga negara Iran yang mengunggah komentar di media sosial yang mendukung serangan Israel akan menghadapi hukuman hingga enam tahun penjara.

"Meskipun demikian, ketika kritik terhadap penanganan krisis oleh rezim Iran tersebut mulai muncul, kemungkinan besar rezim tersebut akan merasa tertekan untuk menjelaskan ketidakmampuannya dalam membela negara dari serangan Israel, meskipun rezim tersebut mengklaim telah menghabiskan banyak uang untuk meningkatkan militer Iran," ulas media Barat tersebut.

Pesan teks pribadi yang dibagikan dengan The New York Times mengungkapkan, beberapa pejabat Iran mempertanyakan mengapa pertahanan udara Iran tidak lebih efektif dalam menangkis serangan Israel sehingga mampu menghantam gudang rudal balistiknya dan membunuh tokoh-tokoh senior dalam rantai komando militer Teheran.

"Di mana pertahanan udara kita?" tulis seorang pejabat, sementara yang lain bertanya: "Bagaimana Israel bisa datang dan menyerang apa pun yang diinginkannya, membunuh komandan tertinggi kita, dan kita tidak mampu menghentikannya?"

Hamid Hosseini, anggota komite energi Kamar Dagang Iran, mengatakan: “Serangan Israel benar-benar mengejutkan para pemimpin, terutama pembunuhan tokoh militer dan ilmuwan nuklir papan atas. Serangan itu juga mengungkap kurangnya pertahanan udara yang memadai dan kemampuan mereka untuk membombardir lokasi-lokasi penting dan pangkalan militer kita tanpa perlawanan.”

Potensi Adanya Penyusupan

Hosseini juga menyuarakan kekhawatiran tentang penyusupan Israel ke dalam militer dan pasukan keamanan Iran, yang memungkinkannya melakukan operasi rahasia di angkatan bersenjata dan target nuklir Iran.

Dalam menanggapi serangan Israel, Iran juga hanya mampu mengerahkan 200 rudal, meskipun ada perintah dari Ayatollah Khamenei untuk meluncurkan rentetan 1.000 rudal dan laporan bahwa Iran merencanakan balasan lebih besar jika terjadi serangan Israel selama lebih dari seminggu.

"Sejak dimulainya Revolusi Islam Iran pada tahun 1979, pertempuran antara faksi moderat rezim, yang berupaya untuk mengambil sikap yang tidak terlalu konfrontatif terhadap Barat, dan garis keras ideologis telah menjadi salah satu karakteristik yang menentukan rezim tersebut," kata laporan The Telegraph.

Peran Pezeshkian

Sementara Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi negara tersebut, tetap menjadi pemimpin garis keras yang tidak terbantahkan, Masoud Pezeshkian, presiden negara yang baru saja terpilih, dipandang mewakili sayap rezim yang lebih moderat.

Hingga saat ini, Pezeshkian tetap bersikap relatif rendah hati, mengutuk serangan Israel dan menyerukan persatuan di antara rakyat Iran, dengan menyatakan: "Saat ini, lebih dari sebelumnya, bangsa Iran membutuhkan kebersamaan, kepercayaan, empati, persatuan, dan konsensus."

Kemenangan elektoral Pezeshkian atas kelompok garis keras konservatif Saeed Jalil terakhir kali dipandang sebagai indikasi keinginan Teheran untuk mengadopsi pendekatan yang lebih konstruktif dengan Barat, terutama dalam hal meringankan sanksi yang telah menghantam ekonomi Iran dengan keras.

Penanganan ekonomi oleh rezim tersebut – di mana dana telah dialihkan untuk mendukung operasi militer dan penanganan terorisme alih-alih berkonsentrasi pada masalah dalam negeri – telah memicu meningkatnya perbedaan pendapat di seluruh negeri, dan membuat Khamenei berada di bawah tekanan untuk mengadopsi nada yang lebih mendamaikan.

Selama kampanye pemilihan, Pezeshkian, seorang ahli bedah jantung berusia 71 tahun dan anggota parlemen Iran, sangat kritis terhadap polisi moralitas Iran yang represif.

Ia secara langsung menantang pendekatan garis keras dengan menyerukan “persatuan dan kohesi” di Iran, serta menyerukan diakhirinya “isolasi” Iran dari dunia luar.

Pezeshkian juga berkampanye untuk mendukung keterlibatan dalam “negosiasi konstruktif” dengan kekuatan Barat untuk menyetujui kesepakatan baru atas program nuklir negara tersebut, yang disetujui Iran untuk dibatasi sebagai imbalan atas pelonggaran sanksi Barat.

"Namun meskipun Pezeshkian telah berusaha keras untuk menjalankan kebijakan sosial dan luar negeri yang lebih moderat sejak menjabat, ia harus berhadapan dengan perlawanan institusional dari faksi garis keras, yang menganggap kesepakatan apa pun dengan Barat terkait dengan Iran," tutup ulasan tersebut.

(oln/tlgrph/*)