PM Kamboja Tetap Seret Thailand ke Mahkamah Internasional meski Tensi di Perbatasan Sudah Mereda

TRIBUNNEWS.COM - Meredanya tensi di perbatasan negaranya dengan Thailand tampaknya tak menghentikan langkah Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet untuk membuat aduan ke Mahkamah Internasional (ICJ).

Dikutip dari The Nation Thailand, pemerintah Kamboja sedang mengambil langkah serius untuk membawa sengketa perbatasan dengan Thailand tersebut ke ICJ.

Kabar ini dibagikan Hun Manet melalui laman Facebook resminya pada Rabu (11/6/2025) hari ini.

Di unggahan tersebut, Hun Manet mengumumkan pembentukan komite untuk menyiapkan dokumen kasus perbatasan yang nantinya akan diserahkan ke ICJ.

Dokumen yang sama juga dibagikan di Facebook Hun Sen selaku Presiden Senat Kamboja.

Khmer Times melaporkan bahwa unggahan dua orang terkuat di Kamboja ini menunjukkan bahwa pemerintahan mereka sepenuhnya berkomitmen membawa konflik perbatasan ini ke ICJ. 

Pada Senin (9/6/2025), Perdana Menteri Kamboja juga telah mengumumkan pembentukan komite tingkat tinggi untuk mengumpulkan bukti dan menangani proses hukum di ICJ. 

Putra kandung Hun Sen yakni Hun Many ditunjuk sebagai ketua komite untuk aduan ke ICJ tersebut.

Hun Many yang juga menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Kamboja ini nantinya akan mengetuai Komite yang berisikan tim hukum dan sejumlah konsultan hukum internasional.

Komite ini ditugaskan untuk menyiapkan dan mengajukan dokumen yang diperlukan ke ICJ.

Baca juga: Raih Kesepakatan Damai, Thailand dan Kamboja Sama-sama Tarik Pasukan dari Perbatasan

Pengumuman pemerintah Kamboja menyebutkan bahwa komite terdiri dari dua kelompok.

Kelompok tersebut terdiri tim hukum yang dipimpin Menteri Kehakiman dan tim diplomatik yang dipimpin Sekretaris Kehakiman.

Langkah Hun Manet ini juga telah disetujui di tingkat legislatif karena sebelumnya pada 2 Juni anggota dewan Kamboja mendukung opsi untuk mengajukan kasus perbatasan tersebut ke ICJ.

Thailand Merasa Dikhianati

Manuver terbaru Hun Manet ini menjadi sorotan bagi Thailand.

Hal ini terjadi mengingat Thailand sebelumnya telah mengusulkan penyelesaian masalah melalui mekanisme bilateral yang sudah ada.

Sebelumnya, Thailand sudah menjadwalkan pertemuan dengan Kamboja dalam Komisi Batas Bersama (KBB) di Phnom Penh pada 14 Juni mendatang.

Bahkan pada hari Minggu lalu (8/6/2025), pihak militer kedua negara tersebut sepakat berdamai dan sama-sama menarik pasukannya dari wilayah konflik perbatasan.

Kesepakatan tersebut diumumkan langsung oleh Royal Thai Army (Angkatan Darat Thailand) dalam unggahan dari akun resmi media sosial yang mereka miliki.

Royal Thai Army mengumumkan bahwa situasi di wilayah perbatasan Chong Bok telah mereda setelah negosiasi dengan pihak Kamboja.

Melalui kesepakatan tersebut, kedua negara menyetujui untuk sesegera mungkin menarik pasukan masing-masing kembali ke posisi semula.

Dalam pernyataannya kala itu, Juru Bicara Angkatan Darat Thailand, Mayjen Winthai Suvaree menyebutkan bahwa kesepakatan tersebut terjadi setelah Kamboja berinisiatif untuk mencari jalan damai.

Kamboja yang diwakili oleh Wakil Komandan Angkatan Darat Kerajaan. Letjen Saray Dek, mengundang militer Thailand yang diwakili oleh Komandan Pasukan Suranaree, Mayjen Somphop Parawej dan Wakil Komandan Wilayah II, Mayjen Nutt Sriin dalam pembicaraan tersebut.

Kedua belah pihak akhirnya menyepakati sejumlah poin dalam pembahasan sengketa wilayah di kawasan Chong Bok tersebut.

Kesepakatan ini juga didukung oleh hubungan baik antara Letjen Nutt Sriin (Thailand) dan Letjen Saray Dek (Kamboja), yang sebelumnya pernah berkolaborasi dalam menyelesaikan konflik Khao Phra Wihan (2011).

(Tribunnews.com/Bobby)