Anggota Kongres AS Sorot Krisis Lingkungan dan Kemanusiaan di Pakistan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu-isu krusial yang terjadi di Sindh, Pakistan, menjadi sorotan anggota Kongres Amerika Serikat, Brad Sherman, dalam sebuah diskusi bersama delegasi Pakistan.

Sherman menyampaikan keprihatinan mendalam terkait kelangkaan air, dugaan penghilangan paksa, serta penindasan sistemik terhadap masyarakat Sindhi. 

Dikutip dari Latestly, Senin (9/6/2025), selama ini Sherman secara aktif menggunakan media sosial untuk menyoroti pentingnya melindungi Sungai Indus—sumber kehidupan bagi puluhan juta warga Sindh.

"Melindungi sumber daya air yang vital ini sangat penting," ujar Sherman.

Lewat foto yang diunggah di akun X Sherman Jumat 6 Juni 2025, dirinya menyoroti krisis lingkungan dan kemanusiaan yang terus memburuk di wilayah tersebut.

Sherman juga menyinggung insiden di Kota Moro, Sindh, di mana dua pengunjuk rasa—bernama Irfan dan Zahid Laghari—dilaporkan tewas saat menuntut hak atas air.

"Selama bertahun-tahun, warga Sindhi menghadapi penindasan politik, termasuk penghilangan paksa dan pembunuhan di luar hukum," tegasnya.

Sherman merujuk pada data Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan yang mencatat sekitar 8.000 dugaan kasus penghilangan paksa sejak 2011, banyak di antaranya tidak pernah diselidiki secara menyeluruh.

Ia menegaskan bahwa isu ini telah ia sampaikan langsung kepada pejabat Pakistan, dan ia berkomitmen untuk terus mendorong akuntabilitas dan keadilan.

Sindhi Foundation yang berbasis di Washington menyambut baik langkah Sherman dan memuji advokasinya bagi masyarakat Sindh.

Dalam pernyataan resminya, organisasi itu menyatakan telah mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, guna menyoroti berbagai ancaman terhadap kelangsungan hidup komunitas Sindhi.

Menurut mereka, sejumlah masalah besar tengah mengancam Sindh—termasuk pembangunan kanal ilegal di atas Sungai Indus demi kepentingan pertanian korporat, penghilangan paksa aktivis politik, serta dugaan manipulasi sensus 2023 yang dinilai bertujuan mengubah demografi Karachi.

Mereka juga menilai upaya ini sebagai bagian dari strategi untuk memecah-belah Sindh berdasarkan garis bahasa, serta menyebut marginalisasi bahasa Sindhi sebagai persoalan budaya yang mendesak.

"Sindhi Foundation akan terus menyuarakan isu-isu ini di ranah politik Amerika Serikat dan dunia, hingga rakyat Sindh mendapatkan kebebasan dan hak-haknya secara penuh," demikian pernyataan organisasi tersebut.

Perkembangan ini menjadi salah satu momen langka di mana isu hak asasi manusia di Sindh diangkat di tingkat tinggi dalam kebijakan luar negeri AS, sekaligus menarik perhatian global terhadap keluhan historis masyarakat Sindhi.

SUMBER