Media Asing Soroti Ledakan Maut Garut, Bahan Peledak Kedaluwarsa Picu Tragedi di Jawa Barat

TRIBUNNEWS.COM - Ledakan besar mengguncang wilayah Garut, Jawa Barat, pada Senin (12/5/2025).

Insiden ini menewaskan 13 orang, termasuk empat tentara.

Bahan peledak kedaluwarsa yang ditemukan di sebuah gudang militer menjadi penyebab utama ledakan.

Setelah ledakan pertama, terjadi ledakan susulan yang menyebabkan lebih banyak korban jiwa dan luka-luka.

Media asing, termasuk Associated Press dan BBC, segera melaporkan kejadian ini.

Mereka menyebutnya sebagai insiden tragis yang memunculkan kekhawatiran tentang pengelolaan bahan peledak di Indonesia.

Ledakan terjadi di dekat pemukiman warga, menambah kerawanan bagi masyarakat sekitar.

Pihak berwenang Indonesia menyatakan bahwa bahan peledak tersebut seharusnya telah dimusnahkan.

Proses pemusnahan bahan peledak tersebut gagal dan menyebabkan ledakan besar.

Menurut laporan Reuters, petugas sedang melakukan pemusnahan bahan peledak yang sudah kedaluwarsa, namun prosedur yang salah memicu ledakan.

Pemerintah Indonesia melalui kementerian terkait sedang melakukan penyelidikan mendalam untuk mengetahui penyebab pasti insiden ini.

Baca juga: Jenazah Korban Ledakan di Garut Kolonel Cpl Antonius Hermawan Akan Dibawa ke Sleman Pakai Pesawat 

Seorang pejabat dari Kementerian Pertahanan menyatakan, "Kami berjanji akan mengungkap semua fakta terkait insiden ini dan mengambil tindakan yang benar."

Warga Garut yang terdampak insiden ini mengungkapkan rasa cemas mereka tentang kurangnya sosialisasi mengenai potensi bahaya bahan peledak.

Mereka mendesak pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan prosedur pemusnahan bahan peledak.

Para ahli keamanan menyarankan prosedur yang lebih hati-hati dan aman dalam penanganan bahan peledak kedaluwarsa.

Seorang analis keamanan yang dikutip oleh Reuters mengatakan, "Kejadian ini mengingatkan pentingnya prosedur ketat dalam pengelolaan bahan berbahaya."

Insiden ini juga membuka diskusi tentang bagaimana negara mengelola bahan peledak dan melindungi masyarakat dari bahaya yang timbul dari kelalaian.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)