Status Bebas Pajak Harvard Dicabut, Kampus Elite Jadi Korban Kebijakan Agresif Trump

Ia mengatakan bahwa tindakan Trump merupakan upaya untuk memaksa Harvard mematuhi ideologinya dan menggambarkan tindakan tersebut sebagai inkonstitusional.

Ia menambahkan gangguan yang disebabkan oleh ancaman Trump telah berdampak negatif pada penelitian yang menyelamatkan nyawa dan mata pencaharian masyarakat.

"Saya mendukung Harvard dalam perjuangannya melawan otoritarianisme. Saya mendukung Harvard dalam tuntutan mereka untuk proses hukum yang wajar," katanya.

"Saya mendukung Harvard dalam melawan tindakan berlebihan pemerintahan Trump untuk mencoba mengintimidasi dan menindas tidak hanya Harvard tetapi juga universitas-universitas di seluruh negeri kita." tambah Markey.

Kronologi Konflik Trump VS Universitas Harvard

Konflik panas ini bermula ketika Pemerintah AS secara mengejutkan membekukan dana federal sebesar 2,2 miliar dollar AS untuk Universitas Harvard pada 14 April kemarin.

Pemerintah AS berdalih pembekuan dana dilakukan karena memandang universitas Harvard gagal mengendalikan antisemitisme lantaran menoleransi aksi pro-Palestina.

Selain itu pemerintah menilai universitas Harvard tak patuh karena menolak perintah penutupan program dan inisiatif keberagaman, kesetaraan, dan inklusi, termasuk dalam perekrutan dan penerimaan mahasiswa.

Namun Harvard beralasan bahwa penolakan tersebut dilakukan karena mereka untuk menolak menyerahkan kendali universitas terkemuka dunia itu kepada pemerintah.

“Harvard tidak akan tunduk pada tekanan dari pemerintah dan tidak akan menyerahkan haknya untuk mengatur independensi akademiknya,” ujar Garber dalam surat kepada sivitas akademika, dikutip kantor berita AFP.

Sebagai respons atas penolakan tersebut, Satuan Tugas Gabungan Trump untuk Memerangi Anti-Semitisme mengumumkan pembekuan dana hibah multi-tahun senilai 2,2 miliar dollar AS, serta kontrak pemerintah sebesar 60 juta dollar AS.

Selain itu pemerintah juga meminta Harvard melakukan audit internal atas pandangan mahasiswa dan staf fakultas, serta meninjau ulang kebijakan disiplin dan proses perekrutan

“Harvard memperlihatkan pola pikir meresahkan yang sudah menjadi endemik di universitas-universitas bergengsi di negara ini,” demikian pernyataan dari satuan tugas tersebut.

(Tribunnews.com / Namira)