Indonesia Bagikan Pengalaman Tangani Terorisme dan Konflik di Global Security Forum Qatar

TRIBUNNEWS.COM, QATAR - Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan pidato kunci dalam forum internasional Global Security Forum (GSF) 2025 yang berlangsung di Doha, Qatar, pada 28–30 April 2025.

Forum ini mengangkat tema keamanan global, dengan fokus pada peran non state actors dalam dinamika keamanan transnasional.

Dalam sambutannya, Mendagri Tito menekankan pentingnya memahami serta menjalin kolaborasi efektif dengan nonstate actors dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks dan lintas batas.

Baca juga: Tito Karnavian Sebut Papua Masih Tunggu Pemungutan Suara Ulang Pilkada pada 6 Agustus 2025

“Indonesia memandang nonstate actors sebagai entitas yang memainkan peran signifikan dalam lanskap keamanan saat ini. Mereka terbagi ke dalam dua kategori: hostile nonstate actors yang menjadi ancaman terhadap stabilitas, dan friendly nonstate actors yang dapat menjadi mitra strategis dalam menjaga perdamaian dan keamanan,” ujar Mendagri Tito dalam paparannya.

Mendagri menyampaikan apresiasi kepada Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdurahman Al Thani, Menteri Dalam Negeri Qatar Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani, serta kepada Ali Soufan dari The Soufan Center, atas penyelenggaraan forum yang menjadi ajang penting pertukaran pandangan dan penguatan jejaring internasional.

Ia memaparkan pengalaman Indonesia dalam menghadapi kelompok ekstremis kekerasan yang memiliki keterkaitan internasional, seperti Jemaah Islamiyah yang berafiliasi dengan Al-Qaeda, serta Jamaah Ansharut Daulah yang terkait dengan ISIS.

Tak hanya itu, Mendagri juga mengangkat isu konflik bersenjata yang telah dihadapi Indonesia, seperti dengan kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Mendagri Tito menyoroti tantangan kejahatan transnasional yang turut melibatkan kolaborasi antara non state actorsdomestik dan asing, seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, kejahatan siber, serta eksploitasi ilegal sumber daya alam.

Aktivitas semacam ini, menurutnya, tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan nasional tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi negara.

Baca juga: Parlemen Hungaria Setujui Swedia Gabung NATO, Perkuat Pertahanan dan Keamanan Global

Namun di sisi lain, ia juga menegaskan pentingnya peran friendly non state actors dalam menjaga keamanan dan mendukung upaya perdamaian.

Ia menyebut keberhasilan proses damai di Aceh sebagai contoh nyata, yang dimediasi oleh Crisis Management Initiative (CMI) pimpinan Presiden Finlandia saat itu, Martti Ahtisaari, serta tokoh mediator Juha Christensen, yang kemudian bergabung dengan Asian Peace and Reconciliation Center.

Dalam konteks penanganan terorisme, Indonesia juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga kajian terkemuka.

“Indonesia juga banyak terbantu oleh kerja sama dengan lembaga kajian seperti International Crisis Group yang dipimpin oleh Sidney Jones, serta Rajaratnam School of International Studies dari Nanyang Technological University (NTU), Singapura,” ujarnya.

Lembaga-lembaga ini memberikan analisis berbasis riset yang mendalam terhadap jaringan terorisme, termasuk wawancara dengan tokoh-tokoh kunci di dalamnya.

Berdasarkan pengalaman tersebut, Mendagri menyampaikan dua rekomendasi utama dalam forum internasional tersebut.

Baca juga: Israel Tuduh Palestina Perluas Kebakaran di Yerusalem, Menteri Zionis Ben-Gvir Cari Kambing Hitam