Kaum Yahudi Ultra-Ortodoks Memprotes Wajib Militer Israel, Sinyal Merah Buat IDF

Kaum Yahudi Ultra-Ortodoks Memprotes Wajib Militer Israel, Sinyal Merah Buat IDF

TRIBUNNEWS.COM - Kaum Yahudi Ultra-Ortodoks menggelar protes pada Senin (28/4/2025) di luar pusat perekrutan militer dekat Tel Aviv, menyuarakan penentangan mereka terhadap wajib militer.

Demonstrasi tersebut berlangsung di lingkungan Tel Hashomer, yang menyasar wajib militer para mahasiswa dari lembaga keagamaan, demikian laporan lembaga penyiaran publik Israel, KAN, dikutip Selasa (29/4/2025).

Baca juga: Partisipasi Wajib Militer Rendah, Israel Rayu Tambahan Insentif Buat Personel IDF Divisi Cadangan

KAN mencatat kalau Pasukan Pendudukan Israel (IDF) telah menurunkan target rekrutmennya secara drastis untuk kaum ultra-Ortodoks, yang juga dikenal sebagai Haredim. 

Meskipun telah mengeluarkan lebih dari 10.000 draf pemberitahuan, kurang dari 1.000 mahasiswa yang merespons.

Awalnya, IDF bermaksud merekrut 280 prajurit Haredi ke Brigade Hashmonaim, unit infanteri khusus untuk komunitas keagamaan.

Tetapi target itu telah dipangkas menjadi hanya 80 karena kekurangan sukarelawan yang parah.

Kondisi ini dinilai sebagai sinyal merah bagi IDF karena kurangnya rekrutan personel militer untuk perang yang masih terus berlangsung.

Baca juga: Krisis Tentara, Israel Bentuk Brigade 96 atau Brigade David Berisi Pensiunan & Yahudi Ultra Ortodoks

Komunitas Haredi, yang mewakili sekitar 13 persen dari 10 juta warga Israel, telah meningkatkan protesnya menyusul putusan Mahkamah Agung yang penting pada tanggal 25 Juni 2024.

Pengadilan memerintahkan perekrutan anggota Haredi dan membekukan dana negara untuk yeshiva yang murid-muridnya menolak untuk bertugas.

Anggota komunitas Haredi bersikeras bahwa mempelajari Taurat tetap menjadi kewajiban utama mereka dan khawatir bahwa berintegrasi ke dalam masyarakat "Israel" yang sekuler dapat mengikis tradisi keagamaan mereka. Selama bertahun-tahun, kaum pria Haredi sebagian besar menghindari wajib militer dengan mendaftar di yeshiva, menerima penangguhan berulang kali hingga mereka tidak lagi wajib militer pada usia 26 tahun.

Sementara itu, ketegangan politik meningkat, dengan para kritikus menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berupaya meloloskan undang-undang yang akan mengembalikan pengecualian wajib militer Haredi untuk mengamankan kesetiaan sekutu koalisinya, Shas dan United Torah Judaism. Para penentang memperingatkan bahwa langkah tersebut dapat mengganggu stabilitas pemerintahannya.