Masalah Gempa Belum Terselesaikan, Junta Myanmar Perpanjang Gencatan Senjata

TRIBUNNEWS.COM - Penanganan korban gempa yang jauh dari kata selesai, membuat Junta Myanmar memperpanjang masa gencatan senjata yang mereka umumkan sebelumnya.

Kabar ini disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia sekaligus Pemimpin ASEAN pada periode tahun 2025 ini, Anwar Ibrahim, pada Jumat (18/4/2025).

Dikutip dari Astro Awani,  Junta Myanmar dan kelompok oposisi utama telah menyatakan akan memperpanjang gencatan senjata guna mendukung upaya bantuan kemanusiaan pasca-gempa dahsyat yang melanda akhir Maret 2025 lalu

Seperti yang diketahui sebelumnya, Myanmar telah dilanda konflik yang terus meluas sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih pada 2021 dan membentuk Dewan Administrasi Negara (SAC) untuk mengelola negara.

Pada akhir Maret lalu, gempa berkekuatan 7,7 skala mengguncang Myanmar, menewaskan lebih dari 3.600 orang dan menciptakan krisis kemanusiaan.

Anwar, yang juga menjabat sebagai Ketua ASEAN, melakukan pembicaraan sejak Kamis (17/4/2025) menyatakan bahwa para pemimpin Myanmar memberikan jaminan dalam pembicaraan terpisah dengan kedua belah pihak selama kunjungan kerja ke Thailand. 

Anwar juga menggelar pertemuan virtual dengan pimpinan junta Min Aung Hlaing dan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang menjadi oposisi, untuk mengurangi konflik dan mempercepat distribusi bantuan.

“Semangat SAC dan NUG menunjukkan bahwa prioritas harus diberikan kepada upaya kemanusiaan dan rekonstruksi, sementara mereka melakukan apa pun yang diperlukan untuk mencegah pertempuran lebih lanjut." kata Anwar kepada wartawan di Bangkok.

Dalam pembicaraan dengan NUG, Anwar menegaskan bahwa ASEAN akan terus berdialog dengan semua pihak dan memberikan bantuan ke daerah yang membutuhkan, terlepas dari pihak yang mengontrol wilayah tersebut.

"Kami memahami bahwa ASEAN, sebagai badan regional, perlu melibatkan semua aktor dalam situasi Myanmar," kata juru bicara NUG yang mewakili Mahn Winn Khaing Thann.

"Namun, penting untuk memastikan bahwa keterlibatan ini tidak memberikan legitimasi kepada junta militer pimpinan Min Aung Hlaing." tutup pihak NUG.

Baca juga: Waspada Iming-Iming Kerja Gaji Rp40 Juta di Kamboja, Myanmar, Thailand, Berisiko Pulang Tinggal Nama

Pendekatan Anwar sejalan dengan strategi Thailand, yang menekankan bahwa penghentian konflik diperlukan agar bantuan kemanusiaan efektif, demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Nikorndej Balankura.

"Ini adalah langkah awal positif bagi ASEAN untuk terlibat dengan Myanmar," ungkap Nikorndej.

Pascagempa Maret, junta Myanmar mengumumkan gencatan senjata selama 20 hari pada 2 April, menyusul langkah serupa dari NUG. 

Lebih dari 3,5 juta orang telah mengungsi akibat perang saudara dan ekonomi yang hancur.

Namun, menurut PBB dan kelompok lain, junta tetap melanjutkan operasi militer, termasuk serangan udara, di beberapa wilayah.

Anwar Ibrahim Diminta Hati-hati Tangani Myanmar

Analis politik Fuadi Pitsuwan dari Universitas Thammasat ikut buka suara terkait langkah Anwar Ibrahim dalam menjembatani pihak-pihak yang berkonflik di Myanmar.

Fuadi menyarankan agar Anwar memperluas dialog dengan empat kelompok bersenjata etnis tertua di Myanmar, yang mengontrol wilayah perbatasan.

"Mereka adalah pemangku kepentingan kritis dalam proses perdamaian yang layak," katanya.

Anwar sebelumnya menegaskan ASEAN tetap fokus pada implementasi rencana perdamaian.

"Kami akan terus melibatkan semua pihak demi perdamaian, rekonsiliasi, dan kesejahteraan rakyat Myanmar," tulisnya dalam unggahan Facebook usai pertemuan di Thailand.

Sementara itu, juru bicara Karen National Union (KNU), Saw Taw Nee, mendesak ASEAN untuk mengubah pendekatan dan mengakui peran kelompok etnis.

"Pemimpin ASEAN harus memberikan pengakuan kepada kami," katanya.

Di tengah upaya dialog ini, junta berencana menggelar pemilu Desember mendatang, yang dikritik sebagai upaya legitimasi kekuasaan melalui boneka.

Anwar Ibrahim ;dalam pesan yang disampaikannya langsung kepada junta; juga menekankan pentingnya pemilu yang inklusif, bebas, dan adil.

Namun demikian, analis Thitinan Pongsudhirak dari Universitas Chulalongkorn memperingatkan bahwa Ibrahim harus mewaspadai tipu daya pihak Junta bila mereka mengklaim bisa menjalankan pemilu yang transparan.

"Min Aung Hlaing telah membuktikan bahwa dia tidak bisa dipercaya. ASEAN di bawah Anwar harus berhati-hati agar tidak terjebak."

(Tribunnews.com/Bobby)