Thaksin Shinawatra Sesumbar Bisa Buat Tarif Trump untuk Thailand Jadi 0 Persen dengan Cara Ini

TRIBUNNEWS.COM - Thaksin Shinawatra berharap pemerintah Thailand dapat menegosiasikan tarif yang dijatuhkan oleh Donald Trump kepada negaranya.

Seperti yang diketahui sebelumnya, Donald Trump pada Rabu lalu (2/4/2025) menjatuhkan sanksi tarif timbal balik ke sejumlah negara termasuk Thailand.

Di sanksi yang diberikan oleh Donald Trump tersebut, Negeri Gajah Putih tersebut dijatuhi hukuman tarif sebesar 37 persen.

Menanggapi hal tersebut Thaksin mengaku cukup prihatin.

Ia mengakui bahwa kondisi ekonomi saat ini jauh lebih buruk dibandingkan sebelumnya saat ia menjadi Perdana Menteri Thailand karena banyak masalah yang terus membebani.

Meski demikian, ia percaya situasi ini masih bisa diatasi, namun membutuhkan waktu.

Thaksin mengaku bahwa ia bisa mengatasi masalah tersebut bila ia memiliki kesempatan untuk berkuasa kembali di Thailand.

Dikutip dari Thairath, Thaksin mengakui kebijakan Trump untuk menaikkan tarif pada produk Thailand adalah bagian dari strategi negosiasi tunggal.

Thaksin mengaku jika ingin tarif dari Trump ini mau dikurangi menjadi 0 persen, maka kedua belah negara harus mau menghapuskan tarif perdagangan bilateral sepenuhnya.

Hal ini disampaikan Thaksin Shinawatra pada Selasa (8/4/2025) di pertemuan di Partai Pheu Thai.

Thaksin mengaku sudah memberikan saran tersebut kepada sang putri Paetongtarn Shinawatra, yang saat ini menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand saat ini.

Baca juga: Prabowo Soal Kebijakan Tarif Impor Trump: Timbulkan Ketidakpastian Global

Mantan Perdana Menteri Thailand tersebut menyatakan bahwa masalah ekonomi saat ini jauh lebih berat daripada sebelumnya dan ada banyak faktor yang memperburuk keadaan

Di pernyataaannya tersebut, Thaksin mengumpamakan langkah memerbaiki ekonomi Thailand diibaratkan seperti memugar rumah, 

"Tidak seperti masa lalu ketika ekonomi hanya butuh perbaikan sederhana seperti memperbaiki atap rumah, saat ini fondasi sudah rapuh, tiang-tiangnya lapuk, sehingga metode perbaikan lebih sulit dan membutuhkan waktu lebih lama." ungkapnya.

Ketika ditanya apakah jumlah partai koalisi yang besar di Parlemen Thailand membuat penyelesaian masalah menjadi lebih sulit, Thaksin juga buka suara.