Ribuan Warga Israel Turun ke Jalan, Protes Upaya Netanyahu Copot Jaksa Agung dan Bos Shin Bet

TRIBUNNEWS.COM - Warga Israel menggelar aksi demo untuk menentang upaya pemecatan Jaksa Agung, Gali Baharav-Miara dan kepala Shin Bet, Ronen Bar.

Aksi protes ini terjadi di luar kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Yerusalem barat pada Minggu (23/3/2025).

Surat kabar Israel, Haaretz, melaporkan ribuan warga Israel berbaris dari Jalan Gaza, tempat kediaman resmi Netanyahu berada, ke kantornya, tempat pemerintah bertemu untuk memberikan suara atas usulan Menteri Kehakiman, Yariv Levin, untuk menarik kepercayaan dari Baharav-Miara, dikutip dari Anadolu Anjansi.

Sebelumnya, kabinet Israel mengajukan mosi tidak percaya terhadap Baharav-Miara pada hari yang sama.

Menurut kantor perdana menteri, Baharav-Miara dituduh melakukan 'perilaku tidak pantas' dan "perbedaan pendapat substansial yang berkelanjutan antara pemerintah dan jaksa agung, dikutip dari Al-Jazeera.

Sementara itu, Yariv Levin mengatakan Baharav-Miara dianggap tidak dapat dipercaya lagi.

"Tidak ada cara agar kerja sama yang efektif dapat terjalin antara jaksa agung dan pemerintah, dan tidak ada cara untuk memulihkan hubungan kepercayaan yang sudah tidak ada lagi," kata Menteri Kehakiman Yariv Levin setelah pemungutan suara.

Levin menganggap Baharav-Miara tidak dapat melaksanakan kebijakannya dengan baik.

"Situasi ini benar-benar merusak fungsi pemerintah dan kemampuannya untuk melaksanakan kebijakannya," imbuh Levin.

Selain Levin, Menteri Kebudayaan dan Olahraga, Miki Zohar, juga memberi komentar terkait peran Baharav-Miara.

Ia menyoroti sikap Baharav-Miara yang justru seperti memusuhi pemerintah.

"Semua orang melihat pertentangan Jaksa Agung; setiap kali kami membentuk suatu posisi, dia menciptakan posisi yang berlawanan," katanya dalam komentar yang dikutip oleh surat kabar Israel Hayom.

Baca juga: Jaksa Agung Israel: Netanyahu Tidak Bisa Memecat Kepala Shin Bet Sembarangan

Keputusan kabinet Israel ini langsung ditanggapi oleh jaksa agung.

Ia membantah klaim tersebut dan menganggap kabinet telah keterlaluan dan menggunakan kepentingan pribadi dalam mengambil keputusan ini.

"Mosi tidak percaya tersebut bertujuan untuk memperoleh "kekuasaan tanpa batas, sebagai bagian dari langkah yang lebih luas untuk melemahkan cabang yudikatif" dan untuk "meningkatkan kesetiaan kepada pemerintah", katanya dalam surat yang dikirim ke kabinet menjelang pemungutan suara.