Konflik Palestina Vs Israel
Mulai Lelah dengan Perang di Gaza, Warga Israel Sebut Netanyahu Tak Kompeten
Ratusan ribu warga Israel melakukan aksi unjuk rasa antipemerintahan Benjamin Netanyahu akibat perang di Gaza yang tak kunjung usai.
TRIBUNNEWS.COM - Pasca Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memulai lagi perang di Gaza, kini warga sudah mulai tak mempercayainya.
Terlebih, kini Benjamin Netanyahu juga melakukan pergerakan yang mengejutkan, dengan memecat Kepala Shin Bet Ronen Bar dan Jaksa Agung Gali Baharav-Miara.
Akibatnya, lebih dari 100.000 warga Israel melakukan protes antipemerintah di seluruh Israel pada Sabtu (22/3/2025) malam.
Jumlah pengunjuk rasa ini lebih banyak daripada demonstrasi sebelumnya.
Di Lapangan Habima, Tel Aviv, puluhan ribu orang memenuhi alun-alun dan tumpah ke jalan-jalan di sekitarnya untuk demonstrasi antipemerintah mingguan.
Aksi protes di Lapangan Habima ini mendahului demonstrasi kedua di Lapangan Sandera yang terletak di dekatnya, di mana masyarakat menanggapi seruan dari Forum Sandera dan Keluarga Hilang untuk melakukan "unjuk rasa kemarahan" setelah gencatan senjata dua bulan yang rapuh di Jalur Gaza hancur.
"Kembalinya pertempuran dapat membunuh para sandera yang masih hidup dan menyebabkan yang tewas menghilang," tulis forum tersebut, dikutip dari Times of Israel.
"Satu-satunya pertempuran harus terjadi di ruang negosiasi, untuk segera mengembalikan semua sandera," lanjut mereka.
"Para sandera adalah prioritas utama. Kita tidak bisa menyerah begitu saja terhadap mereka," bunyi pernyataan tersebut.
Lapangan Habima berubah menjadi lautan bendera Israel yang diselingi dengan spanduk dan bendera partai oposisi kiri-tengah Yesh Atid dan Demokrat.
Terdapat pula layar besar yang menampilkan tulisan "Hentikan kegilaan kediktatoran" dan para pengunjuk rasa meneriakkan "Netanyahu pengabai. Netanyahu tidak kompeten!".
Baca juga: Israel Tambah Pasukan Besar-besaran ke Gaza dalam 48 Jam, Pakar: IDF Masih Buta Kemampuan Hamas
Tak hanya masyarakat, lebih dari 1.500 anggota fakultas di berbagai universitas di Israel telah bergabung dalam aksi mogok akademik pada Minggu (23/3/2025).
"Jika kita bisa mengorganisir pemberontakan pajak, kita akan mengorganisir pemberontakan pajak. Kita tidak akan terlibat dalam penghancuran demokrasi," kata pemimpin partai oposisi kiri-tengah Yesh Atid, Yair Lapid.
Komentarnya menggemakan sentimen yang diungkapkan oleh Forum Bisnis Israel dan serikat buruh Histadrut pada hari Jumat, yang memperingatkan bahwa mereka tidak akan tinggal diam jika pemerintah menentang Pengadilan Tinggi.
Sambil mendesak masyarakat untuk terus datang ke aksi protes, Lapid menyoroti semua yang dipertaruhkan.
"Jika jalan-jalan kosong, jika alun-alun sunyi, mereka tidak akan pernah membuat kesepakatan penyanderaan," tegas Lapid.
Korban Tewas di Gaza Melampaui 50.000
Lebih dari 50.000 warga Palestina kini tewas dalam perang antara Israel dan Hamas di Gaza.
Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, serangan udara Israel terbaru telah menewaskan 26 warga Palestina pada Minggu malam.
Baca juga: Terungkap, Pembangkangan di Militer Israel: IDF Mainkan Taktik Tanah untuk Darah Duduki Penuh Gaza
Bahkan, pejabat senior Hamas Ismail Barhoum ikut tewas dalam serangan udara Israel yang menargetkan Rumah Sakit Nasser di Khan Younis, Gaza.
Dikutip dari Arab News, militer Israel juga mengirim pasukan darat ke bagian selatan Kota Rafah, sementara ribuan warga Palestina melarikan diri setelah perintah evakuasi baru.
Militer mengklaim telah "melenyapkan" puluhan militan dalam beberapa hari terakhir.
Kabinet Israel pada Sabtu malam menyetujui proposal untuk mendirikan direktorat baru untuk mendukung "pengusiran" warga Palestina di Gaza.
Keputusan ini sejalan dengan proposal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengosongkan Gaza dan membangunnya kembali untuk orang lain.
Warga Palestina mengatakan mereka tidak ingin meninggalkan tanah air mereka, dan kelompok-kelompok hak asasi mengatakan rencana itu dapat dianggap sebagai pengusiran yang melanggar hukum internasional. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.