Tak Termaafkan, Anak-anak Termasuk di Antara 32 Korban Tewas Serangan Udara AS di Yaman

Serangan AS, yang dilancarkan oleh jet dari kapal induk Harry S Truman yang berada di Laut Merah, disebut oleh Komando Pusat AS (CENTCOM) sebagai tindakan untuk "mempertahankan kepentingan Amerika" dan "memulihkan kebebasan navigasi" yang terancam oleh serangan Houthi.

Serangan ini mendapat kritik dari berbagai pihak, termasuk mantan diplomat AS Nabeel Khoury, yang menyebutnya sebagai langkah yang keliru.

Ia menilai serangan tersebut tidak akan mampu menundukkan kelompok Houthi yang telah terbukti tangguh dalam menghadapi tekanan militer.

Tanggapan Faksi Perlawanan

Faksi-faksi perlawanan Palestina telah mengeluarkan pernyataan keras mengutuk agresi yang dilakukan AS dan Inggris terhadap Yaman.

Hamas menggambarkan serangan ini sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, yang menyerang kedaulatan dan stabilitas Yaman.

"Kami menyatakan solidaritas penuh terhadap negara dan rakyat Yaman," ungkap juru bicara Hamas.

Mereka juga memberikan apresiasi atas dukungan Yaman terhadap perjuangan rakyat Palestina di Gaza.

Baca juga: Yaman Menghadapi Serangan: 50 Korban Akibat Agresi AS dan Inggris

Jihad Islam Palestina menilai agresi ini sebagai dukungan berani terhadap rezim Israel, dengan tujuan melindungi entitas tersebut.

"Serangan ini melanggar hak semua pihak yang mendukung rakyat Palestina," kata perwakilan Jihad Islam.

Komite Perlawanan Rakyat menegaskan bahwa agresi AS-Inggris merupakan bagian dari bias AS terhadap Israel.

"Serangan ini tidak akan menggoyahkan tekad kuat rakyat Yaman dalam melawan kekuatan tirani dan arogansi Zionis-Amerika," tegas mereka.

Gerakan Kebebasan Palestina juga mengkritik agresi ini sebagai perang yang dilakukan oleh Israel, dengan jelas menunjukkan bias dari AS dan Eropa yang mengorbankan darah rakyat Palestina dan Yaman.

Organisasi Teroris Asing

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) kembali menetapkan kelompok Houthi Yaman, yang dikenal sebagai Ansar Allah, sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO), Selasa (4/3/2025).

Ini adalah langkah untuk memenuhi janji yang dibuat Presiden Donald Trump setelah menjabat pada 2017 lalu.