Zelensky Gigit Jari, Veto Hungaria Gugurkan Janji Uni Eropa Gelontorkan Bantuan Militer

TRIBUNNEWS.COM - Ukraina kini menghadapi hambatan besar dalam upayanya mendapatkan bantuan militer dari Uni Eropa.

Setelah Amerika Serikat sebelumnya memutuskan untuk menangguhkan bantuan, kini Ukraina harus gigit jari setelah Uni Eropa gagal mencapai kesepakatan mengenai pengiriman paket bantuan militer senilai €30 miliar atau setara dengan Rp529 triliun.

Kegagalan ini terjadi dalam pertemuan darurat Dewan Eropa yang digelar di Brussels, Belgia, pada Kamis (6/3/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Hungaria memveto keputusan yang telah didukung oleh 26 negara anggota Uni Eropa lainnya.

Dikutip dari Russia Today, kesepakatan yang diusulkan mencakup lima poin utama.

Antara lain, jaminan keamanan bagi Ukraina, komitmen bahwa tidak akan ada perundingan dengan Rusia tanpa kehadiran Kyiv, dan janji untuk menegakkan integritas teritorial Ukraina.

Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban menolak usulan tersebut.

Ia beralasan bahwa usulan tersebut bertentangan dengan posisi politik Hungaria yang lebih mengutamakan perdamaian.

"Ia berbicara tentang perlunya Ukraina diperkuat agar dapat bertempur lebih jauh. Hungaria, tentu saja, tidak mendukungnya karena hal ini sepenuhnya bertentangan dengan posisi kami yang mendukung perdamaian," jelas Orban.

Menurut pernyataan Dewan Eropa, keputusan final mengenai dukungan militer untuk Ukraina ditunda hingga pertemuan puncak para pemimpin Uni Eropa berikutnya yang dijadwalkan pada 20 Maret 2025.

Presiden Dewan Eropa, Antonio Costa, menyatakan meskipun ada keberatan dari Hungaria, Uni Eropa tetap berusaha mencari jalan agar bantuan militer untuk Ukraina dapat dilanjutkan.

Baca juga: Pasukan Ukraina Gunakan Sarang Lebah untuk Serang Tentara Rusia

"Hungaria memiliki pendekatan yang berbeda terhadap Ukraina, artinya, Hungaria terisolasi di antara 27 negara anggota UE, dan 26 negara lainnya mendukung langkah ini," ujar Costa.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, juga menyarankan kemungkinan adanya rencana alternatif, termasuk pembentukan "koalisi yang bersedia".

Nantinya, negara-negara anggota dapat memberikan bantuan militer kepada Ukraina tanpa memerlukan persetujuan bulat dari semua negara Uni Eropa.

Pertemuan darurat ini diadakan di tengah ketegangan yang meningkat.