Israel Desak Hamas Setujui Demiliterisasi, Syarat Baru Untuk Fase Kedua Gencatan Senjata di Gaza

TRIBUNNEWS.COM – Israel meminta Hamas menyetujui demiliterisasi atau kebijakan untuk mengurangi kekuatan militer atau senjata di Jalur Gaza sebagai syarat pelaksanaan tahap kedua kesepakatan gencatan senjata.

Permintaan itu diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar dalam konferensi pers pada Selasa (4/3/2025).

Dalam keterangan resminya Sa'ar meminta demiliterisasi Jalur Gaza serta menuntut kelompok perlawanan Palestina itu menyerahkan semua sandera.

Apabila Hamas menyetujui tuntutan ini, maka Israel akan sepakat melaksanakan tahap kedua kesepakatan gencatan senjata.

"Kami tidak punya kesepakatan pada tahap kedua, akan tetapi jika Hamas menyetujui tuntutan ini, kami dapat melaksanakan tahap kedua kesepakatan gencatan senjata besok,” kata Sa'ar dikutip dari Ahram.

Tawaran ini merupakan upaya terbaru Tel Aviv untuk memperpanjang secara paksa fase pertama gencatan senjata dalam perangnya di Gaza.

Diketahui sebelumnya, Netanyahu menegaskan bahwa negaranya hanya akan memperpanjang gencatan senjata hingga Paskah.

Namun Hamas bersikeras bahwa negosiasi harus segera berlanjut ke fase kedua, mencakup penghentian perang secara permanen dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza.

Perselisihan inilah yang membuat kesepakatan gencatan senjata tahap satu berakhir.

Meski usulan Israel mendapat banyak kecaman dari berbagai pihak, namun hal tersebut tak membuah Israel mundur.

Justru Israel makin agresif, mengerahkan pasukannya sebanyak 400.000 tentara cadangan pada tanggal 29 Mei.

Baca juga: Israel Klaim Tewaskan Komandan Hamas di Jenin, Operasi Militer IDF Menggila di Tepi Barat

Jumlah tersebut meningkat tajam bila dibandingkan perintah sebelumnya, dimana Netanyahu saat itu hanya memobilisasi sebanyak 320.000 tentara cadangan.

Hamas Tolak Ide Israel

Merespon permintaan Israel terkait usulan demiliterisasi wilayah Gaza, militan Hamas dengan tegas menolak usulan tersebut.

Juru bicara Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan pelucutan senjata adalah “garis merah” bagi semua kelompok perlawanan di wilayah yang terkepung.

"Setiap pembicaraan tentang senjata perlawanan adalah omong kosong. Senjata perlawanan adalah garis merah bagi Hamas dan semua faksi perlawanan," kata Zuhri.

Hamas telah mengatakan pembebasan lebih lanjut tawanan Israel hanya akan mungkin dilakukan setelah kedua pihak terlibat dalam negosiasi gencatan senjata Gaza tahap kedua.

Hal senada juga turut dilontarkan Juru bicara Hamas Hazem Qassem menolak usulan Israel untuk memperpanjang tahap pertama gencatan senjata.

Serta menyerukan masyarakat internasional untuk menekan Tel Aviv agar melanjutkan tahap kedua seperti yang direncanakan semula.

Sebagai informasi perseteruan antara Hamas dan Israel terkait kesepakatan gencatan senjata telah berlangsung sejak awal pekan kemarin.

Imbasnya pemerintah Israel dibawah kepemimpinan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu menghentikan semua bantuan kemanusiaan dan impor lainnya yang  masuk ke Jalur Gaza.

Tak hanya melakukan blokade, lebih lanjut Israel juga memperingatkan "konsekuensi tambahan" jika Hamas tidak menerima usulan baru untuk memperpanjang gencatan senjata saat ini.

"Israel tidak akan mengizinkan gencatan senjata tanpa pembebasan sandera kami," kata kantor Netanyahu, mengumumkan bahwa masuknya semua barang dan pasokan ke Jalur Gaza akan dihentikan.

"Jika Hamas bersikeras menolaknya, akan ada konsekuensi tambahan." imbuhnya.

Belum jelas apakah pasokan bantuan ke Gaza telah dihentikan sepenuhnya oleh Israel.

Namun blokade ini dilakukan Israel setelah berkoordinasi dengan pemerintahan Amerika.

(Tribunnews.com / Namira)