Indonesia & ASEAN Didesak Tingkatkan Diplomasi untuk Redakan Ketegangan Nuklir di Semenanjung Korea

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia bersama ASEAN didorong meningkatkan peran diplomasinya dalam meredakan ketegangan akibat persaingan senjata nuklir di Semenanjung Korea yang dapat membahayakan perdamaian dunia.

Selama para pemimpin negara di dunia masih "waras", perang nuklir nyaris tidak mungkin terjadi.

Namun, kewaspadaan tetap diperlukan, mengingat jangkauan misil Korea Utara kini semakin jauh, tidak hanya di kawasan Asia Timur, tetapi juga hingga Asia Tenggara bahkan ke Benua Amerika.

Hal itu terungkap dalam webinar bertema “Ancaman Nuklir di Semenanjung Korea bagi Perdamaian Dunia” yang diselenggarakan oleh Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Webinar ini menghadirkan tiga pembicara, yakni Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional RI (2023-2025) Laksdya TNI Dr. T.S.N.B. Hutabarat, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta, dan Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Ujang Komarudin.

Menurut Laksdya TNI Dr. T.S.N.B. Hutabarat, pendekatan keamanan zero-sum game saat ini sudah tidak relevan lagi.

Banyak negara, baik yang memiliki senjata nuklir maupun tidak, kini lebih cenderung menerapkan Confidence and Security Building Measures (CSBMs), yang menekankan pentingnya komunikasi antarnegara dalam semangat yang konstruktif.

“Penting untuk memajukan peran ASEAN dalam hal ini, karena kawasan ASEAN saat ini merupakan salah satu kawasan yang paling aman dibandingkan dengan kawasan-kawasan lain di dunia,” ujarnya.

Senada dengan Hutabarat, Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, Ph.D., menyatakan bahwa ASEAN, sebagai kawasan paling stabil, dapat menjadi arena bagi Indonesia untuk meredakan ketegangan global.

“Meski perang nuklir hampir tidak mungkin terjadi, kita tetap harus waspada. Kombinasi antara karakter diktator Kim Jong Un yang sulit ditebak dan kemampuan jangkauan misilnya membuat para pemimpin dunia merasa khawatir,” ucapnya.

Sementara itu, Juru Bicara Kantor Kepresidenan, Dr. Ujang Komarudin, menegaskan bahwa ketegangan nuklir di Semenanjung Korea juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah telah merancang strategi mitigasi jika sewaktu-waktu situasi di kawasan tersebut semakin memburuk.

“Ada lebih dari 72 ribu WNI di Korea Selatan yang bekerja, kuliah, atau menikah. Ini tentu menjadi peringatan bagi pemerintah agar memiliki strategi antisipasi jika ancaman nuklir benar-benar terjadi,” ujarnya.

Webinar ini dimoderatori oleh Co-founder ISDS, Erik Purnama Putra, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan ISDS untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait isu kedaulatan RI di kawasan.

Baca juga: Memanas di Semenanjung Korea, Pasukan Korsel dan Korut Disebut Akan Berperang di Ukraina

Sebelumnya, ISDS juga menggelar lomba menulis bertema serupa yang diikuti oleh 400 peserta dari berbagai latar belakang, baik dari kalangan sipil maupun militer.