Fatah Tekan Hamas Bareng-bareng Kelola Gaza, Netanyahu: Israel Tak Mau PA atau Hamas Pasca-perang

Fatah: Pintu Gaza Tak Tertutup Buat Hamas, Netanyahu: Tak Ada PA atau Hamas Pasca-Perang

TRIBUNNEWS.COM - Gerakan Fatah, unsur dominan dari Otoritas Palestina (PA), mulai mengintensifkan tekanannya ke kelompok Hamas terkait opsi-opsi pemerintahan di Gaza pasca-perang.

Sebuah sumber dari gerakan Fatah Palestina mengonfirmasi kepada saluran Al Arabiya dan Al Hadath, pada kalau Minggu, kalau mereka menawarkan sejumlah opsi pemerintahan Gaza di masa mendatang.

Baca juga: Siapa Penguasa Gaza Pascaperang? Hamas Butuh Bantuan, PA Cari Celah, Arab-Israel Menentukan

Satu di antaranya adalah pemerintahan bersama yang dipimpin oleh Persatuan Palestina, merujuk pada sebuah koalisi yang berisi faksi-faksi milisi Palestina.

"Gerakan tersebut Fatah "menyajikan sebuah visi mengenai pemerintahan Gaza," dan menyerukan "Hamas untuk mempertimbangkan kembali perhitungannya"," kata laporan media dilansir Khaberni, Selasa (18/2/2025).

Fatah juga meminta Hamas untuk mempertimbangkan “kepentingan rakyat Palestina”, merujuk pada visi Hamas untuk tetap mengendalikan Gaza pasca-agresi Israel selama 15 bulan beruntun belakangan. 

"Gerakan Fatah mengatakan bahwa "pintu-pintu tidak tertutup bagi Hamas"," tulis laporan itu menggambarkan kalau Fatah menawarkan koalisi ke Hamas untuk bersama-sama memerintah di Gaza.

Baca juga: Minta Fatah Berhenti Jadi Antek Israel, Hamas: Pertempuran Besar akan Terjadi di Masjid Al Aqsa

Kabar Kesepakatan Fatah-Hamas

Seperti diketahui, sejumlah usulan dari beberapa negara Arab, termasuk Yordania dan Mesir, meminta PA, sebagai administrator pemerintahan Gaza.

Adapun Hamas dilaporkan siap menyerahkan kendali atas Jalur Gaza kepada Otoritas Palestina (PA).

Sumber yang didapatkan oleh Sky News Arabia mengatakan para pegawai pemerintahan Hamas di Gaza akan dimasukkan ke dalam pemerintahan baru.

Alternatif lainnya adalah para pegawai akan pensiun dan mendapat jaminan, gaji mereka akan dibayarkan.

Laporan Sky News Arabia yang terbit Minggu malam (16/2/2025), mengklaim keputusan Hamas itu diduga terjadi setelah ada tekanan dari Mesir kepada delegasi Hamas yang berkunjung ke Kota Kairo, Mesir.

Kabar Hamas siap menyerahkan kendali atas Gaza pernah tersiar pada September 2024.

Saat itu, seorang pejabat Hamas mengatakan pihaknya sudah mencapai kesepakatan dengan kelompok Fatah, Fatah akan bertanggung jawab atas manajemen sipil di Gaza. Manajemen ini tidak akan berada di bawah pengawasan Hamas.

Sementara itu, The Jerusalem Post melaporkan Israel akan mengirimkan delegasinya ke Kairo pada Senin, untuk membicarakan kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera.

Delegasi itu akan dipimpin oleh Brigjen Gal Hirsch yang menjadi Koordinator Sandera dan Orang Hilang dan seorang pejabat Dinas Keamanan Israel (Shin Bet) yang dikenal sebagai "M".

Delegasi Israel bakal membahas tahap pertama pemulangan sandera. Masih ada enam sandera yang akan dibebaskan pada tahap ini.

Hamas terima usul Mesir

Pada Desember 2024, Hamas sudah menerima usul Mesir mengenai pembentuk komite gabungan Palestina untuk mengurus Gaza jika perang telah berakhir.

Baca juga: Netanyahu Isyaratkan Lanjutkan Usulan Trump untuk Pindahkan Warga Gaza, Klaim Punya Strategi Bersama

Dalam pernyataannya, Hamas mengaku sudah menggelar pembicaraan mendalam dengan Fatah di Kairo guna membentuk komite itu.

"Hamas menyampaikan persetujuannya atas usul Mesir untuk membantuk komite bantuan masyarakat yang akan berfungsi melalui mekanisme nasional inklusif," kata Hamas dikutip dari Anadolu Agency.

Menurut Hamas, delegasinya di Kairo juga melakukan pembicaraan dengan faksi Palestina lainnya, yakni Front Populer untuk Pembebasan Palestina, guna membahas perkembangan situasi di Gaza dan Tepi Barat.

Sejak 2007, Hamas dan Fatah menjadi faksi utama di tanah Palestina. Banyak perundingan telah dilakukan, tetapi hingga kini masih gagal menyatukan keduanya.

Hamas berkuasa di Gaza, sedangkan Fatah berkuasa di sebagian Tepi Barat.

Perlintasan Rafah akan dikontrol Otoritas Palestina

Bulan kemarin, Kepala Dinas Intelijen Israel (Mossad), Dedi Barnea, dan Kepala Dinas Keamanan Israel (Shin Bet), Ronen Bar, pergi ke Kota Kairo, Mesir, guna membahas penerapan gencatan senjata di Jalur Gaza.

Di sana, Barnea dan Bar menggelar pembicaraan dengan Kepala Dinas Intelijen Mesir (GIS), Mayjen Hassan Mahmoud Rashad.

Surat kabar Asharq Al Awsat mengklaim kedua belah pihak sudah sepakat mengenai nasib perlintasan Rafah yang berada di perbatasan Mesir dan Gaza.

Perlintasan itu disebut akan dikontrol oleh Otoritas Palestina di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, belum diputuskan tanggal berapa perlintasan itu akan dibuka agar bantuan bisa masuk ke Gaza.

Lalu, narasumber yang didapatkan media itu menyebut ada perbedaan pendapat dalam rapat antara pejabat Israel dan Mesir itu tentang Koridor Philadelphi. Meski demikian, disebutkan perbedaan itu perihal "teknis dan logistik dan akan terselesaikan".

Baca juga: Netanyahu Disebut Menghindari Kesepakatan Gencatan Senjata Tahap 2, Ingin Lanjutkan Perang di Gaza

Israel disebut mengusulkan penarikan sebagian pasukannya dari koridor itu. Di sisi lain, Mesir menolaknya dan bersikeras meminta penarikan mundur sepenuhnya, sama seperti sebelum perang.

Kantor Perdana Menteri Israel membantah laporan mengenai perlintasan Rafah.

"Laporan itu tidak benar meskipun Otoritas Palestina berupaya membuat kesan palsu bahwa pihaknya mengotrol perlintasa itu," kata kantor tersebut.

"Menurut perjanjian, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengelilingi perlintasan itu dan tidak ada yang bisa melewatinya tanpa pengawasan dan izin sebelumnya dari IDF dan Shin Bet."

Kantor itu berujar manajemen teknis tentang perlintasan itu dijalankan oleh pihak Gaza yang bukan anggota Hamas dan orang-orang yang mengatur pelayanan masyarakat di Gaza sejak perang meletus.

"Pengawasannya atas kerja mereka dijalankan oleh pasukan internasional EUBAM (Misi Bantuan Eropa Eropa di Perlintasan Rafah)."

"Satu-satunya keterlibatan praktis Otoritas Palestina adalah cap paspor, yang menurut perjanjian internasional menjadi satu-satunya yang memungkinkan warga Gazal pergi atau masuk negara lain."

Kata kantor itu, keputusan mengenai pengoperasian perlintasan Rafah akan segera dibuat.

"Dari sudut pandang Israel, yang penting ialah bahwa IDF mengamankan perlintasan itu sehingga tidak ada yang bisa datang dan pergi tanpa pemeriksaan oleh Israel."

Media Israel Maariv menyebut pembicaraan Israel dengan Masir amatlah penting untuk menangani masalah keamanan dan pengawasan di perlintasan Rafah.

Netanyahu Pilih Rencana Trump, Setengah Hati di Negosiasi Tahap II

Soal 'The Day After' Gaza pasca-perang, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan kalau pihaknya tidak menginginkan baik Hamas maupun Otoritas Palestina sebagai administrotir pemerintahan di Gaza setelah perang.

Pada Senin (17/2/2025), Netanyahu mengatakan Israel berkomitmen pada rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk "Gaza yang berbeda."

Sementara itu, kantor Netanyahu membantah laporan bahwa Israel menghadapi tekanan AS untuk mengirim delegasi ke Kairo guna melakukan negosiasi tahap kedua dari kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas. 

Kantor perdana menteri menegaskan bahwa negosiasi di masa mendatang akan dipimpin oleh pimpinan politik Israel.

Hal ini terjadi sebagai tanggapan terhadap laporan Channel 12 yang menyatakan bahwa Washington bekerja di balik layar untuk mengamankan penyelesaian yang lebih besar dan luas di Gaza.

Pihak AS, memandang kesepakatan saat ini sebagai langkah pertama yang penting demi 'kedamaian abadi' di wilayah kantung Palestina tersebut.

Laporan itu mengklaim bahwa Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, dalam pertemuannya dengan Netanyahu dan pejabat tinggi lain Israel, menekankan kalau menolak berunding dengan Hamas pada tahap dua bukanlah suatu pilihan.

Hal ini dilaporkan menyebabkan Netanyahu dengan berat hati menyetujui untuk mengirim delegasi ke Kairo.

Setengah hati, Netanyahu hanya memberi delegasi Israel kewenangan terbatas untuk membahas kelanjutan tahap pertama saja, tanpa membahas tahap kedua.

Sumber-sumber mengindikasikan bahwa kepala keamanan "Israel" telah mendesak pengiriman delegasi untuk membahas tahap selanjutnya dari kesepakatan tersebut, tetapi Netanyahu awalnya menolak sebelum akhirnya menyerah di bawah tekanan.

Pembicaraan tingkat tinggi diperkirakan akan berlangsung di Qatar dalam beberapa hari mendatang untuk membahas langkah selanjutnya dari perjanjian tersebut.

(oln/aja/khbrn/*)