300 Staf Badan Nuklir AS Dipecat, Kongres Panik Soal Keamanan Nasional

TRIBUNNEWS.COM - Pejabat pemerintahan Donald Trump telah memecat lebih dari 300 staf di Badan Keamanan Nuklir Nasional (NNSA) pada hari kamis (13/2/2025).

Langkah ini merupakan bagian dari pemutusan hubungan kerja yang lebih luas di Departemen Energi (DOE).
 
Keputusan ini menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran, terutama karena para pejabat tampaknya tidak menyadari bahwa NNSA bertanggung jawab atas pengelolaan persediaan nuklir Amerika.

Seorang juru bicara DOE mengklaim bahwa jumlah personel yang terdampak lebih rendah dari yang dilaporkan, dengan mengatakan bahwa "kurang dari 50 orang" dipecat, kebanyakan dalam peran administratif dan klerikal. 

Namun, pada Jumat (14/2/2025) pagi, badan tersebut mulai membatalkan penghentian kerja tersebut.

Mereka kemudian menghubungi para pekerja yang dipecat.

Pelaksana tugas administrator NNSA, Teresa Robbins, mengumumkan bahwa pemutusan hubungan kerja bagi karyawan masa percobaan dibatalkan dan akses mereka ke jaringan serta sistem internal NNSA akan dipulihkan.

"Surat pemutusan hubungan kerja untuk sejumlah karyawan percobaan NNSA telah dibatalkan, tetapi kami tidak memiliki cara yang baik untuk menghubungi personel tersebut," kata badan tersebut dalam email yang diperoleh NBC News .

“Harap bekerja sama dengan atasan Anda untuk mengirim informasi ini (setelah Anda menerimanya) ke email kontak pribadi orang-orang,” tambah pemberitahuan itu.

Beberapa karyawan yang dipecat bekerja di fasilitas tempat senjata nuklir diproduksi dan bertanggung jawab untuk mengawasi kontraktor serta memastikan keamanan dan kualitas senjata nuklir.

Selain itu, karyawan di kantor pusat NNSA yang menulis pedoman dan spesifikasi untuk kontraktor juga termasuk di antara mereka yang diberhentikan. 

Seorang sumber mengklaim pemecatan ini dilakukan tanpa pemahaman yang cukup tentang pentingnya pekerjaan mereka bagi keamanan nasional.

Baca juga: Efisiensi Anggaran ala Donald Trump dan Elon Musk, PHK Besar-besaran di Berbagai Lembaga AS Dimulai

"Orang-orang ini dipecat karena tidak seorang pun meluangkan waktu untuk memahami apa yang kami lakukan dan pentingnya pekerjaan kami bagi keamanan nasional negara," kata sumber tersebut kepada CNN.

Namun, masih belum jelas berapa banyak dari mereka yang dapat kembali bekerja.

Keputusan ini memicu keprihatinan di Kongres.

Anggota parlemen menyampaikan kekhawatiran mereka kepada DOE, sementara beberapa senator menemui Menteri Energi Chris Wright untuk membahas pemotongan anggaran NNSA.

"Kongres panik karena tampaknya DOE tidak benar-benar menyadari bahwa NNSA mengawasi persediaan nuklir," kata salah satu sumber. 

NNSA, yang memiliki total 1.800 staf di berbagai fasilitas di seluruh negeri, berperan penting dalam modernisasi nuklir dan keamanan nasional. 

Dari sekian banyaknya staf yang dipecat, terdapat beberapa staf yang tidak dipecat.

Mereka adalah yang bekerja di Kantor Transportasi Aman, yang bertanggung jawab atas pengangkutan senjata nuklir dengan aman di seluruh negeri.

NNSA mengawasi beberapa fasilitas utama, termasuk laboratorium nasional Lawrence Livermore di California, laboratorium nasional Los Alamos di New Mexico, pabrik Pantex di Texas, serta kompleks keamanan nasional Y-12 di Tennessee.

Dengan anggaran tahunan sebesar 25 miliar USD, NNSA juga bertanggung jawab atas program modernisasi senjata nuklir, dikutip dari The Guardian.

Sementara itu, Presiden Trump baru-baru ini menyatakan keinginannya untuk mencapai denuklirisasi global setelah "masalah di Timur Tengah dan Ukraina diselesaikan."

Trump juga menyoroti bahwa AS sudah memiliki cukup banyak senjata nuklir dan mempertanyakan perlunya pembangunan lebih lanjut.

Saat ini, AS memiliki 3.748 hulu ledak nuklir.

Jumlah ini  jauh lebih sedikit dibandingkan dengan puncaknya pada tahun 1966 yang mencapai 31.255. 

Menurut Federasi Ilmuwan Amerika, Rusia memiliki sekitar 4.380 hulu ledak, sementara China memiliki sekitar 600.

Dengan pemutusan hubungan kerja di NNSA, kekhawatiran muncul mengenai bagaimana kebijakan nuklir AS akan dikelola ke depannya.

(Tribunnews.com/Farrah)