Vatikan Tolak Usulan Trump: Penduduk Palestina Harus Tetap Berada di Tanahnya

TRIBUNNEWS.COM - Seorang pejabat tinggi Vatikan menolak usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza.

Menteri Luar Negeri Pietro Parolin mengatakan "penduduk Palestina harus tetap berada di tanahnya."

"Ini adalah salah satu poin mendasar dari Tahta Suci: tidak ada deportasi," kata Pietro Parolin di sela-sela pertemuan Italia-Vatikan, Kamis (13/2/2025), menurut kantor berita ANSA.

Ia menyebut, memindahkan warga Palestina akan menyebabkan ketegangan regional dan "tidak masuk akal".

Menurutnya, negara-negara tetangga seperti Yordania juga menentang usulan Trump.

"Menurut pendapat kami, solusinya adalah dua negara karena ini juga berarti memberi harapan kepada penduduk," katanya.

Pemimpin umat Katolik dunia, Paus Fransiskus, pada pekan ini telah mengkritik rencana Trump untuk deportasi massal migran tidak berdokumen di Amerika Serikat — yang memicu tanggapan tajam.

Dalam suratnya kepada para uskup AS, Kepala Gereja Katolik menyebut deportasi tersebut sebagai "krisis besar".

Ia mengatakan, memulangkan orang-orang yang telah melarikan diri dari negara mereka sendiri dalam keadaan sulit "merusak martabat" para migran.

Kepala perbatasan Trump, Tom Homan, menanggapi:

"Saya berharap dia tetap berpegang pada Gereja Katolik dan memperbaikinya serta menyerahkan penegakan hukum perbatasan kepada kami."

Baca juga: Usai Trump-Raja Abdullah Bertemu, AS Akui Yordania Lebih Senang jika Warga Gaza Tidak Direlokasi

Sebelumnya, Donald Trump telah mengusulkan untuk mengambil alih Jalur Gaza yang dilanda perang dan memindahkan lebih dari dua juta penduduknya ke Yordania atau Mesir.

Para ahli mengatakan gagasan itu akan melanggar hukum internasional, tetapi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebutnya "revolusioner."

Pertemuan Trump dengan Raja Yordania

Pada Selasa (11/2/2025), Donald Trump menjamu Raja Yordania Abdullah II di Gedung Putih dan mengulangi desakannya bahwa Gaza entah bagaimana dapat dikosongkan dari semua penduduk, dikontrol oleh AS, dan dibangun kembali sebagai kawasan wisata.

Diberitakan AP News, ini adalah skema yang berani, tetapi sangat tidak mungkin, untuk mengubah Timur Tengah secara dramatis dan akan mengharuskan Yordania dan negara-negara Arab lainnya untuk menerima lebih banyak warga Gaza — sesuatu yang ditegaskan Abdullah setelah pertemuan mereka yang ia tentang.