Presiden Mesir Tolak Kunjungan ke AS jika Rencana Trump Terkait Relokasi Warga Gaza Masih Berlanjut

TRIBUNNEWS.COM - Dua sumber keamanan Mesir mengatakan bahwa Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi, memutuskan untuk tidak melakukan perjalanan ke Gedung Putih apabila Presiden AS, Donald Trump bersikeras untuk membahas usulannya terkait relokasi warga Gaza.

Sebelumnya, tepatnya pada 1 Februari 2025 lalu, al-Sisi dan Trump terlibat dalam panggilan telepon.

Saat itu, Trump mengundang al-Sisi untuk berkunjung ke Gedung Putih.

Laporan ini diumumkan oleh kepresidenan Mesir. 

Namun, hingga saat ini, belum ada tanggal pasti yang ditetapkan untuk kunjungan tersebut, menurut seorang pejabat AS, dikutip dari Al-Arabiya.

Pihak kepresidenan Mesir dan kementerian luar negeri juga belum memberikan tanggapan terkait hal ini.

Trump menuai kritik keras dari dunia Arab setelah mengusulkan rencana pengusiran lebih dari 2 juta warga Palestina dari Gaza secara permanen. 

Rencana Trump sebelumnya mencakup pengambilalihan kendali atas Gaza dan pengusiran paksa sebagian warga Palestina.

Trump mengklaim Gaza dapat diubah menjadi "Riviera Timur Tengah" yang penuh kemakmuran dan peluang kerja.

Sebagai bagian dari rencana ini, Trump mendesak Mesir dan Yordania untuk menerima warga Palestina yang dipaksa keluar dari tanah mereka.

Isu tersebut juga telah dibahas dalam pertemuan Trump dengan Raja Yordania, Abdullah, di Gedung Putih pada hari Selasa.

Namun, Mesir, yang merupakan salah satu penerima bantuan militer terbesar dari AS, tetap berpegang teguh pada pendiriannya. 

Baca juga: Raja Abdullah II Tolak Usulan Trump Relokasi Warga Gaza, Presiden Abbas Puji Keberaniannya

Mesir Tolak Pengusiran Warga Palestina dari Gaza

Presiden al-Sisi secara tegas menyatakan bahwa Mesir tidak akan berpartisipasi dalam pemindahan besar-besaran warga Palestina melintasi perbatasan.

Mesir memastikan bahwa warga Palestina tetap berada di tanah mereka sesuai dengan hak hukum dan sejarah mereka.

Kementerian luar negeri Mesir menyatakan bahwa pihaknya "berharap untuk bekerja sama" dengan pemerintahan Trump dalam masalah ini, dengan tujuan "mencapai penyelesaian yang adil atas masalah Palestina."

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa rencana rekonstruksi Gaza harus dilakukan dengan cara yang jelas dan tegas, yang menjamin rakyat Palestina tetap berada di tanah mereka, serta sejalan dengan hak-hak sah dan legal mereka.

"Setiap visi untuk menyelesaikan masalah Palestina harus mempertimbangkan kebutuhan untuk menghindari membahayakan pencapaian perdamaian di kawasan tersebut, sementara pada saat yang sama mengatasi akar penyebab konflik dengan mengakhiri pendudukan Israel atas tanah Palestina dan melaksanakan solusi dua negara," kata Kemenlu Mesir, dikutip dari Palestine Chronicle.

Sikap tegas Mesir ini sejalan dengan sikap Yordania. 

Dalam pertemuan antara Raja Yordania Abdullah II dan Trump pada hari Selasa, raja Yordania menegaskan bahwa Mesir akan menyampaikan rencana yang menguraikan posisinya mengenai Gaza dan masalah Palestina yang lebih luas.

Ia juga menyatakan bahwa negara-negara Arab akan menyampaikan tanggapan kolektif terhadap usulan Trump pada pertemuan puncak mendatang di Kairo pada tanggal 27 bulan ini, 

Raja Abdullah II menambahkan bahwa diskusi lebih lanjut akan dilakukan di Arab Saudi.

Sikap Mesir ini mencerminkan komitmennya dalam mempertahankan stabilitas regional serta solidaritas dengan rakyat Palestina, yang terus menghadapi ketidakpastian akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah. 

Keputusan al-Sisi juga menunjukkan bahwa Mesir tidak akan mengorbankan prinsip-prinsip kemanusiaan dan kedaulatan nasionalnya meskipun mendapat tekanan dari Amerika Serikat.

(Tribunnews.com/Farrah)

Artikel Lain Terkait Presiden Mesir, Donald Trump dan Konflik Palestina vs Israel