Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Bantah Dorong Sara Duterte untuk Dimakzulkan dari Wapres
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr membantah bahwa dirinya terlibat dalam proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Filipina mengeluarkan bantahan bahwa dirinya terlibat dalam proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte pada Kamis (6/2/2025).
Seperti yang diketahui sebelumnya, Sara Duterte dimakzulkan oleh DPR Filipina pada Rabu (5/2/2025) setelah lebih dari jumlah legislator yang merupakan pendukung Presiden Ferdinand 'Bongbong' Marcos Jr menyetujuinya.
Dikutip dari Associated Press (AP), Sekjen DPR Filipina Reginald Velasco mengungkapkan ada 215 legislator yang setuju agar putri dari mantan Presiden Rodrigo Duterte itu dimakzulkan.
Adapun keputusan tersebut terjadi setelah 215 legislator itu menandatangani petisi dalam rapat pleno yang digelar.
Menanggapi kabar tersebut, Ferdinand Marcos Jr mengaku dirinya tak terlibat sama sekali dalam kebijakan untuk memakzulkan Sara Duterte.
“Meski saya memiliki hak eksekutif, saya tidak bisa ikut campur dalam pemakzulan. Tidak ada peran bagi langkah eksekutif saya dalam pemakzulan,” kata Marcos seperti yang dikutip dari media Filipina, ABS-CBN.
Marcos mengaku dirinya hanya sebatas tahu langkah yang coba dilakukan oleh DPR Filipina untuk memakzulkan Sara Duterte.
“Apakah saya membahasnya (pemakzulan Sara Duterte) dengan Ketua DPR, apakah saya membahasnya dengan anggota kongres lainnya? Tentu saja." ungkap sosok yang akrab disapa Bongbong tersebut.
Selebihnya, putra dari Ferdinand Marcos ini mengaku tak terlibat atau memberikan perintah bagi para kadernya guna melakukan upaya pemakzulan.
"Saya hanya bertanya, ‘Apa rencana kalian, apa yang ingin kalian lakukan (kepada Sara Duterte)?’ ‘Keterlibatan saya hanya sampai di sini” terang Marcos Jr.
Sebelumnya, Marcos sudah menyatakan bahwa ia tidak mendorong para legislator untuk bertindak melakukan pemakzulan terhadap Duterte dan menegaskan bahwa hal itu tidak akan bermanfaat bagi masyarakat.
Baca juga: Sara Duterte Tanggapi Pemakzulan terhadap Dirinya, Klaim sebagai Korban Dendam Politik
Namun, ia menambahkan bahwa Kongres tidak punya pilihan selain memproses pengaduan pemakzulan yang diajukan terhadap Wakil Presiden karena hal itu merupakan mandat konstitusional mereka.
“Setelah pengaduan pemakzulan diajukan, mereka tidak punya pilihan. Tidak ada pilihan bagi DPR, tidak ada pilihan bagi Senat selain memproses pengaduan tersebut, dan itulah yang sebenarnya terjadi,” katanya.
Marcos menegaskan bahwa posisinya dalam upaya pemakzulan Sara Duterte melalui beberapa sidang mendatang adalah sebagai seorang "Pengamat".
“Mulai saat ini, saya hanyalah seorang pengamat dalam sidang ini. Saya tidak akan menjadi bagian dari ini (sidang pemakzulan). Sidang ini akan berlangsung tanpa perwakilan dari Eksekutif, kenapa harus ada? Serahkan pada kebijaksanaan Senat untuk menggunakan kebijaksanaan mereka,” katanya.
Meskipun memiliki beberapa keberatan awal terkait pemakzulan, Presiden menyatakan bahwa ia telah menasihati putranya, Anggota DPR Distrik Ilocos Norte Pertama Sandro Marcos, untuk menjalankan tugas konstitusionalnya dalam memproses pengaduan pemakzulan.
Sandro Marcos adalah legislator pertama di DPR yang menandatangani pengaduan pemakzulan keempat terhadap Duterte pada Rabu lalu.
“Saya berkata kepadanya, prosesnya sudah dimulai. Jadi, tugasmu adalah mendukung proses ini. Lakukan tugasmu. Konstitusi memerintahkanmu untuk menjalankan proses itu. Saya tidak tahu kalau dia yang pertama menandatangani,” kata Marcos.
Ia menambahkan bahwa ia tidak menganggap langkah para legislator di DPR sebagai bentuk pembangkangan terhadap seruannya sebelumnya.
“Ini bukan pembangkangan, jika itu keyakinan mereka,” katanya.
“Saya menganggap itu sebagai ungkapan dari apa yang mereka yakini benar.”
Respons Kubu Sara Duterte

Sementara itu, pihak Sara Duterte terus melakukan perlawanan terhadap upaya pemakzulan tersebut.
Adik kandung Sara Duterte, Paolo Duterte pun turut buka suara.
Anggota DPR Distrik Davao City tersebut menyatakan bahwa pemakzulan ini adalah bagian dari persekusi politik dan penyalahgunaan kekuasaan oleh otoritas pemerintah.
“Saya terkejut dan marah atas upaya putus asa yang dipicu oleh motif politik untuk memaksakan pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte. Manuver licik sejumlah anggota legislatif, yang dipimpin oleh Janette Garin, untuk buru-buru mengumpulkan tanda tangan dan mendorong pengesahan serta pengiriman kasus pemakzulan tanpa dasar ini adalah tindakan nyata dari persekusi politik,” kata sosok yang akrab disebut Pulong Duterte pada Rabu (5/2/2025).
Dikutip dari GMA Network, Pulong Duterte juga menyebut bahwa pemerintah Filipina tengah "bermain dengan api" melalui pemakzulan Sara Duterte.
“Pemerintahan ini sedang bermain di wilayah yang berbahaya. Jika mereka tidak gentar menghadapi lebih dari satu juta pendukung Iglesia Ni Cristo (INC) yang berunjuk rasa, maka mereka sedang buta mata melangkah menuju badai yang lebih besar yang bisa mengguncang fondasi kekuasaan mereka,” tambahnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, dalam sesi paripurna DPR pada Rabu, 215 dari 306 anggota DPR mendukung pengaduan baru terhadap Duterte, yang membuka jalan untuk persidangan di Senat yang dapat mencopotnya dari jabatan.
Resolusi DPR Filipina menuduh Duterte atas "pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap kepercayaan publik, korupsi, dan kejahatan serius lainnya."
Di antara tuduhan yang tercantum dalam dokumen setebal 44 halaman adalah dugaan rencana Duterte untuk membunuh Marcos, Ibu Negara Liza Marcos, dan Ketua DPR Martin Romualdez, yang menjadi subjek investigasi.
Nasib Duterte kini berada di tangan 24 senator Filipina, di mana dua pertiga dari mereka harus memilih mendukung pemakzulan agar ia dicopot dari jabatan dan didiskualifikasi dari jabatan publik di masa depan.
Tanggal persidangan bagi para Senator di Filipina ini sendiri masih belum ditetapkan hingga berita diturunkan.
(Tribunnews.com/Bobby)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.