Minggu, 5 Oktober 2025

Konflik Suriah

Abu Muhammad al-Julani Resmi Jadi Presiden Sementara Suriah

Pemimpin de facto Suriah, Abu Muhammad al-Julani  atau Ahmed al-Sharaa, kini resmi ditunjuk sebagai presiden sementara negara tersebut.

Telegram resmi kantor berita Negara Suriah, SANA
PRESIDEN SURIAH SEMENTARA - Foto yang diambil pada Kamis (30/1/2025) dari publikasi SANA pada Rabu (29/1/2025) memperlihatkan Panglima Tertinggi pemerintahan baru di Suriah, Ahmed Sharaa, berbicara pada hadirin selama konferensi Deklarasi Kemenangan Revolusi Suriah di Damaskus pada Rabu. Ahmed Al-Sharaa resmi ditunjuk sebagai Presiden Suriah selama masa transisi pemerintah setelah presiden Bashar al-Assad digulingkan pada 8 Desember 2024. 

TRIBUNNEWS.COM - Pemimpin de facto Suriah, Abu Muhammad al-Julani  atau Ahmed al-Sharaa, kini resmi ditunjuk sebagai presiden sementara negara tersebut.

Penunjukan ini diumumkan oleh Komando Operasi Militer, yang memimpin serangan besar-besaran yang menggulingkan rezim Bashar al-Assad di Suriah.

Pengumuman ini datang pada Rabu (29/1/2025), di tengah upaya pemerintah sementara yang berfokus pada transisi politik dan rekonstruksi Suriah, Middle East Eye melaporkan.

Dalam pengumuman tersebut, Konstitusi Suriah dinyatakan telah ditangguhkan, dan parlemen dibubarkan,

Faksi-faksi pemberontak yang sebelumnya beroperasi di negara itu, termasuk Hayat Tahrir al-Sham (HTS), juga dibubarkan.

Sebagai bagian dari transisi, sebuah tentara nasional Suriah yang bersatu akan dibentuk untuk menggantikan struktur militer yang lama.

Selain itu, Partai Baath dan aparat keamanan yang mendukung Bashar al-Assad juga dibubarkan.

Sharaa, yang sebelumnya dikenal sebagai Abu Muhammad al-Julani, memimpin serangan yang menggulingkan Assad kurang dari dua bulan yang lalu.

Dalam wawancara sebelumnya, Sharaa menyatakan masa transisi ini bisa berlangsung hingga empat tahun, dengan fokus awal pada penegakan hukum dan ketertiban di negara yang baru bebas dari kekuasaan Assad.

Al-Julani juga berjanji akan membentuk komite khusus untuk merancang konstitusi baru, yang mungkin memakan waktu sekitar tiga tahun.

Pembentukan Pemerintahan Baru

Baca juga: Panglima Perang Israel Tegaskan Militernya akan Menduduki Suriah Selatan Tanpa Batas Waktu

Selain itu, Al-Julani mengumumkan akan ada konferensi dialog nasional yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat Suriah.

Konferensi ini bertujuan untuk mendiskusikan berbagai aspek transisi politik dan membentuk pemerintahan yang inklusif, Al Jazeera melaporkan.

Proses pemilihan umum yang sah diperkirakan akan memerlukan sensus penduduk yang komprehensif, dan kemungkinan besar baru akan dilaksanakan setelah konstitusi baru diterima.

Komando Operasi Militer juga mengumumkan semua faksi militer yang sebelumnya ada akan diintegrasikan ke dalam struktur negara yang baru.

Ini termasuk pembubaran tentara rezim Assad yang sudah tidak berfungsi dan badan-badan keamanan yang selama ini menindas warga Suriah.

Halaman
12
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved