Perusahaan milik Keuskupan Maumere gusur ratusan rumah warga adat – 'Kami tidak menyangka gereja bisa melakukan ini'

Segerombolan orang itu memaksa warga keluar dari rumah dan mengambil paksa hasil kebun.

Menurut Ignasius, aparat dari TNI-Polri serta Satpol PP juga berada di lokasi untuk mengawal proses penggusuran.

Sepekan setelah kejadian itu, ratusan keluarga masih bertahan di lokasi yang sama, tapi kali ini di antara puing-puing rumah yang luluh lantak.

Mereka mendirikan 'rumah darurat' yang terbuat dari seng dan beratap terpal demi mempertahankan tanah ulayat mereka.

"Kami tetap berada di rumah yang sudah digusur ini, kami tetap bertahan karena kami punya tanah hak ulayat, kami tidak pernah takut apabila ada preman yang kembali datang," ucap Ignasius.

Ketika BBC News Indonesia ke sana, sejumlah warga dengan muka hampa sedang mengais barang-barang yang masih bisa dipakai, sebagian lagi sedang memasak, dan yang lain duduk dengan kepala menunduk di dekat rumah yang telah runtuh.

Ignasius berkata ratusan keluarga ini sudah tinggal di lokasi eks HGU tersebut sejak 2014. Persisnya ketika kontrak HGU yang dimiliki Keuskupan Agung Ende berakhir.

Sebab mereka meyakini tanah ini adalah warisan leluhur mereka.

"Tanah ini... tanah warisan leluhur dari turun-temurun, sehingga kami kembali tinggal di sini," jelas Ignasius.

Di lahan yang terletak di Desa Nangahale ini lah mereka lantas mendirikan rumah-rumah dan berkebun.

Total ada 150 kepala keluarga yang sebagian besar bekerja sebagai petani.

Konflik muncul kala PT Kristus Raja Maumere—perusahaan milik Keuskupan Maumere—hendak melanjutkan kontrak HGU di tanah tersebut.

Sependek ingatan Ignasius, sejak Desember tahun 2023 setidaknya sudah ada tiga kali upaya penggusuran dan semuanya terjadi perlawanan.

Penggusuran yang terakhir pada pekan lalu adalah puncak kekecewaan mereka.