Protes Gencatan Senjata, Ben-Gvir Mundur dari Pemerintahan, Bujuk Smotrich Tempuh Jalan yang Sama

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir, mengumumkan bahwa ia akan mundur dari pemerintahan Israel, Sabtu (18/1/2025).

Selain mundur dari pemerintahan, Ben-Gvir juga akan menarik partainya, Jewish Power, dari koalisi yang dipimpin oleh Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.

Keputusan ini merupakan buntut dari kekecewaan atas kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas yang tercapai pada Rabu (15/1/2025) kemarin.

Gencatan senjata akan mulai berlaku hari ini, Minggu (19/1/2025).

Selain memprotes persetujuan kabinet Israel mengenai pembebasan sandera, Ben-Gvir menyebut kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas sebagai perjanjian yang sembrono.

Menurut laporan Haaretz, partai Jewish Power menyatakan bahwa Ben-Gvir akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Keamanan Nasional pada Minggu (19/1/2025).

Ben-Gvir tidak sendiri, dIa akan mundur bersamaan dengan anggota partai lainnya.

Di antaranya termasuk Yitzhak Wasserlauf, Amichai Eliyahu, dan beberapa anggota Knesset (MK) seperti Zvika Fogel, Limor Son Har-Melech, dan Yitzhak Kroizer, yang juga akan meninggalkan jabatan mereka.

Pada Kamis (16/1/2025) sebelumnya, Ben-Gvir menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri jika perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan Hamas disetujui.

Pemerintah Israel menyetujui kesepakatan tersebut pada Jumat (17/1/2025) malam setelah melalui pertemuan kabinet yang berlangsung berjam-jam.

Dengan mundurnya partai Ben-Gvir, koalisi Netanyahu kehilangan enam kursi di parlemen Israel (Knesset).

Meski kehilangan partai Ben-Gvir, koalisi yang dipimpin Netanyahu masih mempertahankan mayoritas di Knesset, dengan 62 kursi dari partai sayap kanan, sayap kanan ekstrem, dan ultra-Ortodoks (Haredi).

Baca juga: Houthi Ancam Bombardir Israel, Luluh Lantakkan Tel Aviv Jika Netanyahu Langgar Gencatan Senjata Gaza

Bujuk Bezalel Smotrich Tempuh Langkah Serupa

Ben-Gvir telah berusaha membujuk Menteri Keuangan Bezalel Smotrich untuk menempuh langkah serupa.

Smotrich juga merupakan tokoh sayap kanan di pemerintahan Israel.

Smotrich hanya menentang kesepakatan tersebut selama pemungutan suara yang diperpanjang hingga Sabtu (18/1/2025) malam.