Sabtu, 4 Oktober 2025

Konflik Palestina Vs Israel

AS Cabut Larangan Penjualan Senjata Ofensif ke Arab Saudi

Gedung Putih menerapkan pelaranganpenjualan senjata ofensif tiga tahun yang lalu sebagai upaya untuk menekan Saudi agar mengakhiri perang Yaman.

Chip Somodevilla/Getty Images/AFP CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES
WASHINGTON, DC - 26 JUNI: Presiden AS Joe Biden berbicara saat dia mengumumkan investasi $42 miliar dalam infrastruktur internet berkecepatan tinggi selama acara di Ruang Timur Gedung Putih pada 26 Juni 2023 di Washington, DC. Investasi tersebut merupakan bagian dari paket infrastruktur bipartisan 2021 dan bagian dari tujuan administrasi untuk menghubungkan semua orang Amerika ke broadband berkecepatan tinggi pada tahun 2030. 

TRIBUNNEWS.COM - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) pada Jumat (9/8/2024) mengatakan Pemerintahan Joe Biden memutuskan segera mencabut larangan penjualan senjata ofensif AS ke Arab Saudi.

Reuters adalah media pertama yang melaporkan keputusan itu sebelumnya, dengan mengutip lima sumber.

Gedung Putih menerapkan pelarangan tersebut tiga tahun yang lalu sebagai upaya untuk menekan Arab Saudi agar mengakhiri perang Yaman.

Seorang pejabat senior departemen tersebut juga mengonfirmasi, Departemen Luar Negeri mencabut penangguhan terkait transfer amunisi udara-ke-darat tertentu ke Arab Saudi.

"Kami akan menilai tranfer baru berdasarkan setiap kasus, sesuai dengan Kebijakan Tranfer Senjata Konvensional," kata pejabat itu, dikutip cari VOA.

Secara terpisah, seorang ajudan kongres menyebutkan jika pemerintah memberikan pengarahan kepada Kongres pekan ini terkait keputusan untuk mencabut larangan tersebut.

Seorang sumber menyatakan bahwa penjualan dapat kembali dilakukan, setidaknya pada minggu depan.

Pemerintah AS kemudian mengeluarkan pemberitahuan terkait penjualan itu pada Jumat (9/8/2024) sore, menurut seseorang yang diberi pengarahan mengenai masalah ini.

"Saudi memenuhi janji mereka dalam kesepakatan itu, dan kami siap memenuhi janji kami," kata seorang pejabat senior pemerintahan Biden.

Menurut hukum AS, setiap kesepakatan senjata internasional yang dianggap penting harus ditinjau oleh anggota Kongres sebelum disetujui bersama, dikutip dari Middle East Monitor.

Dalam beberapa tahun terakhir, anggota parlemen dari Partai Demokrat dan Republik mempertanyakan pasokan senjata ofensif ke Arab Saudi, dengan alasan berbagai isu, termasuk korban sipil dalam kampanye di Yaman dan berbagai masalah terkait hak asasi manusia.

Baca juga: Oposisi Spanyol Menuduh Pemerintah Spanyol Bersikap Munafik karena Penjualan Senjata ke Israel

Namun, penentangan terhadap penjualan senjata itu saat ini melunak di tengah kekacauan di Timur Tengah, menyusul perang Israel-Hamas sejak 7 Oktober 2023 dan karena perubahan pendekatan Saudi dalam perang di Yaman, Times of Israel melaporkan.

Seorang pejabat pemerintah menyatakan bahwa sejak Maret 2022, saat Saudi dan Houthi menyepakati gencatan senjata yang diprakarsai oleh PBB, serangan udara Saudi ke Yaman berhenti, dan sebagian besar tembakan lintas batas dari Yaman ke wilayah kerajaan juga berkurang.

"Kami juga mencatat langkah positif yang telah diambil Kementerian Pertahanan Saudi selama tiga tahun terakhir untuk secara substansial meningkatkan proses mitigasi bahaya sipil mereka, sebagian berkat kerja keras para pelatih dan penasihat AS," kata pejabat Departemen Luar Negeri tersebut.

Hubungan AS-Arab mulai menghangat

Perang di Yaman sering dianggap sebagai salah satu konflik proksi antara Iran dan Arab Saudi.

Halaman
12
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved